JURNAL YUOKY

Beranda » Hukum Perdata » Kedudukan Kreditor Preferen dan Separatis Dalam Kepailitan

Kedudukan Kreditor Preferen dan Separatis Dalam Kepailitan

Pembahasan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan pernyataan pailit atas debitor tersebut harus dimintakan pada pengadilan yang disebut kepailitan. Kepailitan mempunyai tujuan:

  1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya. Tujuan dari kepailitan ini merupakan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menjamin agar pembagian harta debitor kepada para kreditornya sesuai dengan asas pari passu prorata parte,[1] dibagi secara proporsional. Dengan demikian kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan pada kreditor konkuren.
  2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus, memindahtangankan harta kekayaannya yang telah berubah status hukumnya menjadi harta pailit.[2]

Oleh karenanya, guna memperbesar peluang terjadinya perdamaian dan untuk menghindari adanya kreditor separatis yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya,[3] maka hak eksekutorial kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya baru dapat dilaksanakan setelah perdamaian tidak dimungkinkan lagi.

Peraturan yang telah ada sebelumnya memberikan perlindungan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, mengatur mengenai penangguhan eksekusi terhadap benda jaminan, terdapat aturan yang membedakan kedudukan antara kreditur separatis, preferen dan konkuren. Pihak-pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan antara lain Pemegang hak tanggungan, hak gadai, hak hipotik, dan fidusia,[4] pemegang hak jaminan tersebut merupakan Kreditur Separatis. Penangguhan eksekusi ini dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[5] Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, hak kreditur separatis dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dibatasi dengan adanya penangguhan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menimbulkan pemikiran bahwa kreditur separatis diberikan kedudukan dan kewenangan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak memegang benda jaminan. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dapat Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dilihat ketidakharmonisan antara pasal satu dan pasal lainnya, dan hal tersebut tentu dapat berdampak terhadap timbulnya ketidakharmonisan dengan undang-undang yang lain.

Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan telah sinkron dengan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 21 Hak Tanggungan, namun Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan menjadi Pasal yang menghambat sinkronasi tersebut. Hal tersebut menimbulkan kerancuan terkait dengan pelaksanaan penangguhan eksekusi terutama terhadap benda jaminan yang berada di bawah penguasaan kreditur. Di satu sisi, Undang-Undang Kepailitan memberikan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan debitur dirugikan akibat benda jaminan yang terlalu cepat dieksekusi sehingga tidak tercapainya jumlah maksimal yang diharapkan. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktek sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar.[6] Prinsip tersebut dinamakan dengan prinsip pari passu pro rata parte. Sedangkan di sisi lain, hukum jaminan memegang prinsip-prinsip dimana terdapat kreditur yang dapat diutamakan haknya daripada yang lain. Realisasi peraturan mengenai hak jaminan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Keberadaan peraturan mengenai hak jaminan dapat menyalurkan kebutuhan lembaga pemberi kredit sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Dalam hal tersebut, dirasakan ketidak adilan terhadap seorang kreditor yang memegang jaminan kebendaan, karena diperlakukan sama dengan seorang kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, padahal maksud adanya lembaga jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan tersebut. Namun jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dan unsecured creditor, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan dalam pelunasan piutangnya. Jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, maka undang-undang tidak perlu melakukan pengaturan tersebut.[7]

Dalam pelaksanaan kepailitan, masing-masing pihak akan tetap teguh pada undang-undang yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaannya. Sehingga kewenangan mengeksekusi oleh Kreditor pemegang hak jaminan tetap sebagai kreditor separatis, pelaksanaan pembayaran (pelunasan) piutang kreditor pemegang hak jaminan tetap dipisah dari harta pailit sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan.

Apabila memahami Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kreditor separatis tidak perlu khawatir apabila debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan. Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut. Inilah dasar hubungan hukum antara hukum kepailitan dan hukum jaminan.

Selain itu, dalam praktek kepailitan yang terjadi di Indonesia, jarang sekali ditemui kreditor separatis yang melaksanakan sendiri hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Walaupun Undang-Undang Kepailitan memberikan peluang untuk itu, namun kenyataannya tidak mudah diterapkan. Salah satu kendalanya adalah karena jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan.[8] Jangka waktu yang dimaksud dapat diakhiri lebih cepat, dalam hal: 1) terdapat penetapan hakim pengawas yang menetapkan mengangkat penangguhan tersebut,[9] 2) berakhir demi hukum dalam hal kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.[10] Secara a contrario, kehadiran lembaga stay sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah untuk menunda kewenangan kreditor separatis melaksanakan hak eksekutorialnya sejak putusan pernyataan pailit hingga jangka waktu 90 hari. Oleh karena itu, jika Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak hadir, maka logikanya kreditor separatis dapat melakukan eksekusi sendiri sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, karena tidak ada penundaan. Tetapi karena ditunda, maka hak eksekutorialnya baru dapat dilaksanakan setelah penundaan berakhir, yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit. Di sinilah, jangka waktu 90 hari menemukan konteksnya. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, diketahui bahwa jangka waktu kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri adalah dimulai pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, atau lebih cepat sepanjang ada penetapan hakim pengawas yang mengangkat penangguhan tersebut berdasar pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dan berakhir 2 bulan sesudah insolvensi.

Penutup

Ketentuan dalam penangguhan eksekusi terhadap hak jaminan oleh Kreditur separatis atas dikeluarkannya putusan pailit tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun Kreditor separatis tidak perlu khawatir apabila Debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan. Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut. Inilah dasar hubungan hukum antara hukum kepailitan dan hukum jaminan.

Secara a contrario, kehadiran lembaga stay sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah untuk menunda kewenangan kreditor separatis melaksanakan hak eksekutorialnya sejak putusan pernyataan pailit hingga jangka waktu 90 hari. Oleh karena itu, jika Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak hadir, maka logikanya kreditor separatis dapat melakukan eksekusi sendiri sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, karena tidak ada penundaan. Tetapi karena ditunda, maka hak eksekutorialnya baru dapat dilaksanakan setelah penundaan berakhir, yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit. Di sinilah, jangka waktu 90 hari menemukan konteksnya. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, diketahui bahwa jangka waktu kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri adalah dimulai pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, atau lebih cepat sepanjang ada penetapan hakim pengawas yang mengangkat penangguhan tersebut berdasar pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dan berakhir 2 bulan sesudah insolvensi.

Namun perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap norma hukum tentang Hak Jaminan juga Undang-Undang Kepailitan, sehingga norma hukum yang umum dan norma hukum yang khusus dapat berjalan selaras, untuk menghindari disharmonisasi norma yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Berdasarkan kedua prinsip tersebut, pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor dilakukan tidak sekedar sama rata, melainkan juga disesuaikan dengan proporsinya. Singkatnya, kreditor yang memiliki tagihan lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran yang lebih besar dari pada kreditor yang tagihannya lebih kecil. Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte menemukan relevansinya dalam kondisi harta debitor yang akan dibagi lebih kecil dibanding dengan jumlah utang-utang debitor.

[2] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 37.

[3] Dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan, bagian Umum alinea 12, dijelaskan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain  untuk menghindari perebutan harta debitor antara para kreditor,  menghindari adanya kreditor separatis yang melaksanakan hak eksekutorial tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun kreditor lain, menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

[4] Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm 98.

[5] Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

[6] M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 173.

[7] M. Hadi Shubhan, ibid, hlm 31.

[8] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan diakses pada 4 Maret 2015.

[9] Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

[10] Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: