JURNAL YUOKY

Beranda » Hukum Perdata » Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan Reemtsma)

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan Reemtsma)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual juga berkembang yang semakin lama semakin pesat, pelanggaran – pelanggaran terhadap HKI semakin banyak yang ini membuat resah dan gusar bagi pemegang hak – hak tersebut.

Hampir di berbagai kawasan dunia dapat dijumpai pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terhadap HKI tersebut, yang di mana dapat merugikan bagi si pemegang hak tersebut karena telah mencatut ketenaran dari suatu barang yang dimiliki oleh mereka dengan sengaja ataupun tanpa sengaja menggunakan nama yang sama tanpa melalui persetujuan dari si pemegang hak tersebut. Semua itu berdampak buruk bagi si pemegang hak karena secara tidak langsung merugikan bagi dirinya dan orang yang telah memakai produknya selama bertahun – tahun akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) dan memonopoli persaingan yang ada baik di dalam negerinya sendiri maupun secara global. Dapat dilihat pada kasus – kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus Giordano Versus Giordani [1]  yang belum lama terjadi dan juga pada kasus yang terjadi pada Yayasan Gandhi Memorial School antara Ram Gulumal dengan pihak Gandhi Memorial School [2] dan kasus – kasus yang lainnya yang berdampak buruk bagi perlindungan HKI di Indonesia terutama bagi pemegang hak merek yang ada di Indonesia.

Perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan disetujuinya Konvensi Paris pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm 1979. Konvensi Paris ini mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi inventions, trademarks, service marks, industrial designs, utility model (small patent), trade names (designations under which an indusrial or commercial activity is caried on), geographical indications (indications of source and appellatinos of origin) dan the repression of unfair competition. Tujuan dibentuknya Konvensi Paris ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak – hak para penemu atas karya – karya cipta di bidang perindustrian.[3]

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma – norma hukum Internasional. Oleh karena itu, negara – negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT / WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari Final Act Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Markesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia telah turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.[4]

Indonesia di kacamata masyarakat internasional, merupakan lahan yang subur bagi pelaku bisnis curang dengan melakukan pembajakan, meniru ataupun memakai dari nama merek yang sudah cukup terkenal karena masih lemahnya sistem penegakan hukum atas HKI terutama pada merek sehingga masyarakat maupun bagi pelaku bisnis merupakan suatu angin segar dalam bisnis yang akan dijalani nantinya, sehingga pemegang hak eksklusif atas merek tersebut merasa tidak dapat dilindungi oleh Undang – Undang Merek (UUM) yang ada di Indonesia.

Indonesia telah mengalami beberapa kali melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Merek. Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.[5] Perusahaan dan Merek Perniagaan dan kemudian diperbaharui lagi dan diganti dengan Undang – Undang 19 Tahun 1992 Tentang Merek.[6] Setelah mengalami berbagai pembaharuan dan pergantian terhadap Undang – Undang Merek tersebut ternyata belum juga membawa angin segar bagi pemegang hak merek dan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dan sulit diberantas.

Dalam hal merek ada beberapa kriteria yang dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlaknya ialah merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001[7] dijelaskan bahwa merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (first to file principle), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 menentukan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sistem alur permintaan pendaftaran merek yang dijalani sekarang ini maupun yang didasarkan pada RUUM, selain tidak efisien, akan membuka peluang untuk kolusi atau terbuka penyalahgunaan prosedur.[8]

Banyaknya kasus – kasus yang terjadi terhadap perlanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia telah memberikan satu alasan bagi dunia adanya ketidakpastian hukum di Indonesia mengenai pelanggaran – pelanggaran terutama di bidang HKI. Dapat dilihat dari kasus sengketa yang terjadi antara perusahaan rokok Swiss Davidoff & Cie SA (Davidoff) dan perusahaan rokok Jerman Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (Reemtsma) yang di mana pada kasus ini pihak Reemtsma telah dikalahkan oleh pihak investor Indonesia yang ternyata merek Davidoff telah didaftarkan oleh Sumatera Tobacco trading Company (STTC) yang telah membelinya dari Davidoff Lta Brazil. Pemilik merek Davidoff sendiri yakni Davidoff & Cie serta pemegang lisensi resmi Davidoff yakni RCG tidak mengakui adanya hubungan perusahaan Davidoff Lta Brazil. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga Februari 2003 Oleh pihak RCG pada putusan tersebut PN Niaga mensahkan Davidoff dan Reemtsma menggunakan merek dagang Davidoff sebagimana telah diketahui bahwa Reemtsma telah memperoleh hak lisensi di seluruh dunia untuk merek dagang tersebut sejak tahun 1984 dan telah menggunakannya di lebih 100 negara. Karena tidak puas terhadap putusan tersebut selanjutnya pihak RCG mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Februari 2003. MA membatalkan putusan PN Niaga sehubungan dengan kasus penghapusan dan kasus pembatalan pendaftaran merek dagang davidoff. Pada tanggal 8 Juli 2003 MA memenangkan kasasi yang diajukan Pihak Davidoff & Cie SA dan pihak Reemtsma dalam kasus perebutan merek dagang tersebut. Akan tetapi menurut STTC bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhi putusan karena Reemtsma bukanlah pemegang resmi lisensi rokok Davidoff & Cie SA. “Berdasarkan Pasal 63 UU Merek, hanya pemilik merek terdaftar saja yang bisa menggugat. Sedangkan Reemtsma sebagai pemegang lisensi belum tercatat.

Latar belakang masalah ini yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan bagi pemegang hak merek terutama di Indonesia. Setidaknya hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penekanan dan penanggulangan terhadap pelanggaran – pelanggaran hak merek di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang asing di Indonesia (studi kasus sengketa rokok Davidoff dan Reemtsma)?
  2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus sengketa rokok Davidoff dan Reemtsma?

C. Tinjauan Pustaka

Semenjak manusia itu dilahirkan, manusia mempunyai suatu daya kreativitas untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu untuk dinikmati oleh khalayak ramai yang dimana ciptaan tersebut merupakan suatu daya kreasi manusia dalam berpikir yang dituangkan ke dalam suatu benda maupun jasa.

Jika ditelusuri lebih jauh benda yang dimaksud adalah benda tidak berwujud (benda Immateril) yang di mana benda ini dapat berupa hak menurut Pasal 503 KUH Perdata. Karena merupakan suatu unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.[9]

Secara substansif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Jadi, pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi. Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual tadi dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1.      Hak Cipta (Copy rights).

2.      Hak milik Perindustrian (Industrial Property Rights) yang berisikan tentang:

a.       Paten (patent).

b.      Merek (trademark).

c.       Desain Industri (industrial design).

d.      Rahasia Dagang (trade secret).

e.       Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (integrated circuit lay out design).

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Merek Tahun 2001 diberikan suatu definisi tenteng merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melaui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.[10]

Untuk lebih menekankan mengapa hak merek itu harus dilindungi, dalam Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 Tentang Merek yang baru berbunyi:

            “Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.[11]

Jika dilihat dari pengertian yang diberikan oleh ketentuan Pasal 3 UU Merek Tahun 2001, tidak berarti secara otomatis merek yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat konsep perlindungan merek yang dianut dalam UU Merek di Indonesia mengedepankan prinsip dari first to file priniple, mengandung arti siapa yang mendaftarkan pertama maka ia yang mempunyai atas merek tersebut. Jika mengacu kepada UU Merek Tahun 2001 terlihat adanya perbedaan antara merek yang dapat didaftarkan dengan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Menurut Pasal 5 UU Merek Tahun 2001 tentang merek ada beberapa unsur suatu merek itu tidak dapat didaftarkan yaitu:[12]

a.       Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b.      Tidak memiliki daya pembeda.

c.       Telah menjadi milik umum.

d.      Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Di dalam Pasal 2 UU Merek Tahun 2001, merek dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

  1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.
  2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan jasa – jasa yang sejenis.

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya.[13] Ada juga yang disebut dengan istilah merek terkenal. Istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (reputation) dan kemahsyuran (renown) suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachement) dan ikatan mitos (mythical context) kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Mengenai tata cara perolehan hak merek, diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut harus memuat:

  1. Tanggal, bulan, dan tahun.
  2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
  3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.
  4. Warna – warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur – unsur warna.
  5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.[14]

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama – sama atau lebih dari satu Pemohon atas Merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Dalam Pasal 11 UU Merek Tahun 2001, permohonan dapat juga dilakukan dengan hak prioritas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.

Dalam hal konsep kekayaan maka hak merek dapat pula dialihkan kepada yang berhak atas merek tersebut. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

  1. Pewarisan.
  2. Wasiat.
  3. Hibah.
  4. Perjanjian tertulis.
  5. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[15]
Dalam hal penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa, pemegang hak merek atau penerima lisensi dapat mengugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan, menjual, memproduksi barang yang diberi hak merek tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur hukum yaitu melalui hukum perdata berupa tuntutan ganti rugi dan / atau penghentian perbuatan pemakaian, penjualan, peredaran, produksi dan perdagangan barang dan / atau jasa yang diberi hak merek tersebut. Kemudian jalur hukum pidana dengan adanya sangsi – sangsi yang tegas berupa ancaman kurungan penjara ataupun membayar denda kepada pemegang hak merek tersebut. Harus diperhatikan bahwa ancaman pidana itu hanya bersifat kumulatif bukan alternatif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MEREK

A.    Pengertian Merek

Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal.[1]

Secara etimologis istilah “merek” barasal dari bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa daerah Jawa disebut ciri atau tengger.[2] Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan Mark, atau Brand dalam bahasa Inggris, diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1992.[3]

Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.[4] Selain menggunakan Konvensi Paris, bidang merek juga membentuk bermacam – macam perjanjian Internasional, yaitu:

  1. Perjanjian Madrid 1891: Madrid Agreement Concerning Repression of False Indications of Origin. Perjanjian ini berkenaan dengan upaya penindakan terhadap pemalsuan indikasi atau sebutan asli suatu barang.
  2. Perjanjian Madrid 1891: Madrid Arrangement Concerning the International Registration of Trademark. Perjanjian ini berkenaan dengan pendaftaran internasional tentang Merek.
  3. Perjanjian Den Haag 1925: The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Pattern and Design. Perjanjian ini berkenaan dengn penyimpanan internasional tentang gambar – gambar atau model kerajinan.
  4. Perjanjian Lisabon 1938: Lisabon Agreement Concerning the Protection and the International Registration of Declaration of origin. Perjanjian ini berkenaan dengan perlindungan dan pendaftaran internasional mengenai keterangan asal barang.
  5. Perjanjian Nice 1957: Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Service to Which Trademarks Apply. Perjanjian ini berkenaan dengan klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa.[5]

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

  1. Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada Paris Convention, suatu Trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu  tanda yang berperan untuk membedakan barang- barang dari suatu perusahaan dengan barang- barang dari perusahaan lain.
  2. R. M. Suryodiningrat (1980), mengatakan bahwa barang – barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.
  3. M. N. Purwosutjipto (1991: 88), mengatakan bahwa Merek itu ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (fabrieks merk, factor mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.[6]
  4. Prof. R Soekardono, S. H., mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.[7]
  5. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, mengatakan bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannnya, guna membedakan barang itu dengan barang – barang yang sejenis lainnya.”[8]
  6. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari segi aspek fungsinya dengan mengatakan bahwa “suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejanis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”[9]
  7. Essel R. Dillavou, mengatakan bahwa “No complete definition can be givefor a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of word in the form of a label adopted and used by a manufacturer of  distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it.Originally, the sign or trade mark, indicated origin,  but to day it is used more as an advertising mechanism.”[10]
  8. Harsono Adisumarto, S. H., MPA, menyatakan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.[11]
  9. Philip S. James MA, sarjana Inggris mengatakan “ A trade mark is a mark used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they marely pass through his hand is the course of trade”[12]

Secara yuridis dapat kita lihat pengertian merek di dalam Pasal 1 (ayat) 1 Undang – Undang No 15 Tahun 2001[13] dijelaskan bahwa adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari pendapat – pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada bahwa merek itu dapat diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang – barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang – barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangkan barang atau jasa.

B. Jenis – Jenis Merek

Di dalam Pasal 2 UU Merek 2001, merek dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

  1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.
  2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan jasa – jasa yang sejenis.

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya.[14] Ada juga yang disebut dengan istilah merek terkenal. Istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (reputation) dan kemahsyuran (renown) suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachement) dan ikatan mitos (mysthical context) kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai Negara, misalnya minimal 3 Negara.

Kriteria merek terkenal yang dianut di Amerika Serikat diatur dalam pasal 43 (c) (1) Lanhnham Act yang diperbaharui menentukan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor – faktor seperti, tetapi tidak terbatas pada:[15]

1.      Derajad sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut.

2.      Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek.

3.      Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut.

4.      Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai.

5.      Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai.

6.      Derajad pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan.

7.      Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga.

8.      Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang – Undang atau pendaftaran pertama dilakukan

Kriteria yang lebih rinci juga dimiliki Kantor Merek China dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek yakni:[16]

9.      Ruang lingkup daerah geografis di mana merek tersebut dipakai.

10.      Jangka waktu merek tersebut dipakai.

11.      Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek tersebut.

12.      Pengetahuan masyarakat tentang merek itu.

13.      Status merek tersebut apakah telah terdaftar di Negara lain.

14.      Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut.

15.      Usaha – usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi mereknya.

16.      Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

Oleh karena itu untuk memenuhi fungsinya, Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi Merek yaitu:

  1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
  2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
  3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
  4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang jasa dengan daerah / negara asalnya.[17]

C. Tata Cara Perolehan Merek

Mengenai tata cara perolehan hak merek sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Merek Tahun 2001, diberikan atas dasar permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat:

1.      Tanggal, bulan, dan tahun.

2.Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

3.      Nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.

4.      Warna – warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur – unsur warna.

5.      Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.[18]

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama – sama atau lebih dari satu pemohon atas Merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Dalam Pasal 11 UU Merek 2001, permohonan dapat juga dilakukan dengan hak prioritas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Menurut Pasal 28 UU Merek 2001 mangatur jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 UU Merek 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Dengan adanya hak ekslusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 28 UU Merek 2001 jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Merek yang telah didaftar tadi diberikan perlindungan oleh Negara kepada pemilik tersebut tetapi, tidak semua merek yang yang pendaftarannya diterima karena tidak terpenuhinya unsur – unsur penting dari pendaftaran merek tersebut.

Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 5 UU Merek 2001 apabila mengandung salah satu unsur yang ada di bawah ini:[19]

1.      Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2.      Tidak memiliki daya pembeda.

3.      Telah menjadi milik umum

4.      Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Unsur – unsur di atas tidak boleh dilanggar bagi si pemohon merek agar mereknya dapat diterima pendafatarannya. Unsur di atas dapat kita uraikan satu persatu yaitu:

1.      Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Tanda – tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan – lukisan atau kata – kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan – lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran – gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan – lukisan yang tidak memenuhi norma – norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda – tanda atau kata – kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.[20]

2.      Tanda – tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan

Tanda – tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.[21]

3.      Tanda Milik Umum

Tanda – tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang – orang tertentu.

4.      Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau berkaiatan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi.

Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif ialah:[22]

  1. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang – undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
  2. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Perlindungan secara preventif menurut Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1997, perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan undang – undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.[23]

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.[24]

Sesuai prinsip yang dianut UU Merek yang ada di Indonesia yaitu first to file principle bukan first come first out maka setiap pemegang merek yang baru akan diakui kepemilikannya atas merek tersebut jika melakukan pendaftaran atas mereknya yang dimilikinya tersebut.[25]

E. Tata Cara Peralihan Hak Atas Merek

Seperti hak kekayaan intelektual lainnya hak merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Ini merupakan bukti bahwa UU Merek Tahun 2001 telah mengikuti prinsip – prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan Undang – Undang Merek. Oleh karena itu sebagai hak kebendaan immaterial merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang sempurna jika kita bandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Salah satu unsur yang paling mendasar pengakuan dari hak kebendaan yang paling sempurna itu dengan diperkenankannya oleh undang – undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

a.       Pewarisan.

b.      Wasiat.

c.       Hibah.

d.      Perjanjian.

e.       Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.

Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[26] Perlu diketahui jika pengalihan yang dimaksud oleh butir a, b, dan c ketentuan yang berlaku masih pluralisme. Hukum waris, hibah, dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada juga yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

Pengalihan hak atas Merek Terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar disertai dengan dokumen – dokumen pendukungnya antara lain Sertifikat Merek yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan yang telah tercatat tadi diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan melalui perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak. Maka harus diperhatikan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat – syarat umum lainnya yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

F. Perjanjian Lisensi

Perlisensian merek dagang merupakan bagian dari sejarah merek itu sendiri ketika fungsi orisinil dari merek terindikasi sebagai relasi yang kuat dalam suatu aktivitas dagang dan industri. Merek barang – barang tersebut masih berasal dari sumbernya, selain oleh ide ataupun pemikiran pemilik merek atau kreasi merek itu sendiri. Pemberian sebuah lisensi diberikan oleh seorang licensor yang mudah diklaim dari non pengguna ataupun pencoretan merek.[27]

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[28]

Terdapat tiga pembatasan yang dapat dilakuakan dalam perjanjian lisensi yaitu:

a.       Pembatasan penggunaan merek hanya pada barang dan atau jasa tertentu.

b.      Pembatasan wilayah penggunaan merek sehingga tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia.

c.       Pembatasan jangka waktu berlakunya lisensi sehingga bisa lebih pendek daripada masa perlindungan merek tersebut.[29]

Selanjutnya dalam pemberian lisensi ini juga, undang – undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beitikad baik. Ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum bagi yang beritikad baik. Perlindungan hukum tersebut tersurat dalam Pasal 48 UU Merek Tahun 2001, yaitu:

(1)         Penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

(2)         Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan.

(3)         Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka perjanjian tersebut.[30]

Dalam perjanjian lisensipun dapat pula diperjanjikan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Setelah merek itu diserahkan kepada orang lain, maka pemilik hak merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain. Artinya jika telah diperjanjikan bahwa pemilik hak merek setelah pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan tidak memberikan lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhinya.

Pengaturan lisensi dalam Undang – Undang Merek dapat kita temukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian Kedua Bab V Pasal 1 angka 13. Dari definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001, dapat kita pilah – pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:

  1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek.
  2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.
  3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
  4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
  5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Ketentuan yang memuat syarat obyektif suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2001, juga dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”[31]

Diantara ketentuan khusus mengenai lisensi merek tersebut, akan diuraikan lagi lebih lanjut sebagai berikut:

  1. Izin untuk menggunakan

Pemberian izin untuk menggunakan merek yang releven adalah pernyataan pertama dari kebanyakan perjanjian lisensi. Secara khusus merek – merek tersebut biasanya dilist dalam sebuah jadwal pada perjanjian lisensi, bersama dengan produk yang digunakan.

  1. Jumlah lisensi

Ini menjadi penting bagi licensee untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan sikap tindakan licensee yang lain dalam memenuhi lingkup pelayanan wilayah liensinya. Hal mana juga penting untuk menentukan intensitas licensee dalam mendistribusikan produk dalam wilayahnya. Akhirnya ini juga penting untuk seorang licensee lain yang juga berusaha untuk meyakinkan bahwa rivalnya tersebut telah setuju di term yang sebanding.

  1. Kontrol kualitas

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam setiap perjanjian lisensi terdapat ketentuan bahwa licensee tidak menggunakan merek atas produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang diperoleh dari licensor. Ketentuan standar kualitas memungkinkan penerimaan bagi pengguna atau konsumen dalam sebuah basis kerahasiaan, semua spesifikasi, data teknis, dan know – how dari licensor untuk memperbolehkan menentukan standar kualitas yang harus dipenuhi.

  1. Marketing

Sebuah lisensi diberlakukan di wilayah sebuah merek dagang digunakan dalam wilayah tersebut. Hal ini terdiri atau berisikan pelarangan dagang melawan jika melakukan tindakan dagang di luar wilayah yang telah ditetapkan sebagai ketentuan yang tetap dijaga atas wilayah pemberlakuan lisensi tersebut.

  1. Pengaturan keuangan

Dalam hal ini terhadap sebuah fee ataupun royalti sebagaimana diizinkan untuk menggunakan merek, seorang licensor dapat juga menggunakan mensyaratkan pembayaran di dalam mematuhi ketentuan keahlian perorangan untuk menginstruksikan pegawai dari licensee dalam memenuhi persyaratan material guna mencapai perolehan standar kualitas yang dipersyaratkan dalam perjanjian. Pengaturan juga dibuat untuk mengalokasikan biaya prosedur percontohan. Akhirnya seorang licensee biasanya mensyaratkan untuk menjaga secara detail mengenai pembukuan, data rekaman penjualan dari produk – produk merek tersebut.

  1. Pelanggaran

Licensee biasanya dipersyaratkan untuk memberikan laporan kepada licensor semua pelanggaran yang mungkin terjadi. Sementara licensor biasanya melakukan semua proses terhadap pelanggaran tersebut.[32]

Meski secara legislatif jarang ditemui ada terobosan baru dalam lisensi yang dinamakan lisensi paksa. Lisensi paksa ini diminta oleh satu perusahaan agar merek dagang mereka kepada perusahaan – perusahaan yang baru didirikan tersebut agar efektivitas dari pendirian perusahaan – perusahaan baru tersebut dapat terwujud untuk mencegah praktek monopoli dan juga mengurangi usaha dari persaingan yang tidak sehat yang diakibatkan tidak adanya itikad baik dari pengguna produk tersebut.

Dalam prateknya terdapat dua perjanjian lisensi. Pertama adalah perjanjian lisensi yang bersifat ekslusif, pihak yang menerima lisensi merupakan satu – satunya pihak yang berhak menerima lisensi merek tersebut. Kedua adalah perjanjian lisensi yang bersifat nonekslusif dimana pihak yang menerima lisensi bukan satu – satunya pihak yang secara ekslusif memiliki hak atas merek tersebut.

G. Merek terkenal dan permasalahan hukumnya

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dikarenakan dari adanya kepentingan ekonomi dari merek – merek tersebut yang mana diakui didalam perjanjian internasional WIPO. Istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (reputation) dan kemahsyuran (renown) suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachement) dan ikatan mitos (mythical context) kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara. Selain itu pula secara universal perlindungan terhadap merek terkenal itu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

  1. merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen;
  2. bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen;
  3. tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut (baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis).[33]

Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image ekslusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk – produknya secara langsung. Teori mengenai “pencemaran” merek terkenal (Dilution Theory) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai ekslusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.[34]

Adanya unsur itikad baik juga perlu dipertimbangkan pula dalam perlindungan terhadap merek terkenal. Dalam hubungan ini dikarenakan si pendaftar bukan pemilik sebenarnya dianggap membonceng ketenaran merek terkenal, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk mengeruk suatu keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara cuma – cuma yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang diderita oleh pemilik merek asli yang mungkin saja bukan kerugian materi langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau image yang khas dari merek terkenal tersebut.

Passing Off” melindungi semua hal itu. Kompetitor / pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek – merek, tulisan – tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang mendorong pembeli meyakini bahwa barang – barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain.

Jadi passing off mencegah orang melakukan dua hal yaitu:

  1. menampilkan / menyebabkan anggapan bahwa barang / jasanya adalah barang / jasa orang lain; dan
  2. menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang / jasa penggugat.

Namun sangat disayangkan sekali passing off jarang sekali dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia.[35]    

Permasalahan hukum yang dapat timbul terhadap merek terkenal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pakar – pakar yang ada untuk mendefenisikan merek terkenal tersebut lebih mendalam dan detail sehingga hanya memberikan suatu perlindungan yang bersifat preventif saja dan juga banyaknya pelaku bisnis curang demi mengeruk suatu keuntungan untuk bisnis yang akan diajalankan olehnya nanti dengan mendompleng dari merek yang sudah terkenal sehingga secara tidak langsung menimbulkan anggapan bahwa mereknya tersebut merupakan merek dari si pemilik aslinya.

Istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (reputation) dan kemahsyuran (renown) suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachement) dan ikatan mitos (mysthical context) kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai Negara, misalnya minimal 3 Negara.

Kriteria merek terkenal yang dianut di Amerika Serikat diatur dalam pasal 43 (c) (1) Lanhnham Act yang diperbaharui menentukan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor – faktor seperti, tetapi tidak terbatas pada:[36]

  1. Derajad sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut.
  2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek.
  3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut.
  4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek  tersebut dipakai.
  5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai.
  6. Derajad pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan.
  7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga.
  8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang – Undang atau pendaftaran pertama dilakukan.

Kriteria yang lebih rinci juga dimiliki Kantor Merek China dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek yakni:[37]

  1.  Ruang lingkup daerah geografis di mana merek tersebut dipakai.
  2. Jangka waktu merek tersebut dipakai.
  3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek tersebut.
  4. Pengetahuan masyarakat tentang merek itu.
  5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di Negara lain.
  6. Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut.
  7. Usaha – usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi mereknya.
  8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

BAB III

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek di Indonesia

A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia.

Dengan berlakunya UU Merek di Indonesia pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan. Pengaturan merek dengan Undang – Undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. UU Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.  

Perlindungan terhadap merek asing atau luar bagi pemegang merek tersebut sangatlah menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri yang ditekuni dan dijalaninya agar merek yang dimilikinya tidak disalahgunakan oleh orang – orang yang tidak mempunyai itikad baik dalam menggunakan mereknya untuk mengelabui konsumen yang telah lama memakai mereknya dengan mendaftarkan dan menggunakan nama yang sama pada pendaftarannya.

Pelanggaran terhadap merek acapkali terjadi di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan dan pendomplengan nama maupun penjiplakan dari merek terkenal. Sebuah merek sangatlah gampang untuk ditiru bagi produsen – produsen perusahaan untuk meningkatkan daya jual ke pasaran dengan menggandeng ketenaran dari merek perusahaan yang telah ada di pasaran sebelumnya.

Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pada saat dilakukan mereka memamerkan produk – produk yang dimiliki oleh mereka yang belum didaftarkan. Hanya dengan melihat dan memotret produk tesebut kemudian membuatnya kembali produk tersebut dan didaftarkan. Cara seperti ini secara tidak langsung yang dimana produk buatan seseorang tadi yang seharusnya miliknya dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain dan mendaftarkannya sebagai merek dari produknya.

Pelanggaran atas merek tidak hanya pada UKM saja, perusahaan yang telah tenar dan mereknya yang sudah dikenal khalayak ramai tidak luput dari pihak yang ingin menyabotase ketenarannya itu dengan mendompleng nama dari merek perusahaan tersebut. Dengan membuat nama mirip atau dari pengucapan yang serupa walaupun pada dasarnya berbeda jenis barangnya. Oknum tadi dengan mudah dapat meraup keuntungan dengan merek yang digunakannya tersebut sehingga menimbulkan keragu – raguan pada khalayak ramai terhadap produk yang dipakai oleh mereka dan telah beredar di pasaran.

Jika ini hal ini tidak ditindaklanjuti secara serius maka akan terus menyebar dan orang akan melakukan tindakan seenaknya saja demi mendapatkan keuntungan yang berlebih. Keadaan ini menjadi tidak kondusif bagi si pemilik merek dan lambat laun akan menjadi sebuah mesin yang dapat membunuh bagi pemilik merek, sehingga seorang pemilik merek akan berkurang minatnya dalam berkreasi menciptakan produk – produk baru agar bisa bersaing dengan produk – produk lainnya di pasaran.

UU Merek mengatur cara perlindungan hukum terhadap pelanggaran atau sengketa yang terjadi terhadap suatu merek. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang diklasifikasikan berdasarkan instrumen perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan Represif.

Instrumen hukum yang pertama kita kenal, yaitu perlindungan hukum yang bersifat Preventif, menurut Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1997, perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan undang – undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.[1]  Pada perkara Davidoff dan Reemstma jelas terlihat bahwa pihak Reemstma yang mendapatkan lisensi resmi dari Davidoff & Cie S.A selaku pemilik merek telah melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya yang hampir di seluruh negara akan tetapi merek Davidoff ini tidak terdaftar di Indonesia sehingga menurut pihak STTC yang membeli merek “DAVIDOFF” dari perusahaan Davidoff Ltda di Brazil menyatakan bahwa pihaknya yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia.

Sedangkan instrumen perlindungan hukum yang kedua, yaitu perlindungan hukun secara Represif yaitu, diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.[2]

1.      Instrumen Perlindungan Hukum Preventif

Instrumen hukum yang bersifat Preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran merek ke Direktorat Jendaral HAKI dengan prosedur yang ditentukan dalam UU Merek yaitu dengan membayar biaya dan oleh pemohon atau kuasanya yang isinya harus memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan tersebut dibuat, nama, alamat lengkap, dana kewarganegaraan dari pemohon, pemohon dan kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasanya. Pendaftaran tersebut juga harus dilampiri dengan keterangan warna – warna atau unsur – unsur warna yang terdapat dan melekat pada merek yang dimohonkan pendaftar, surat kuasa khusus apabila dalam pengajuan permohonan melalui kuasa dan surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon, atau juga dapat melalui Lisensi yang diberikan oleh Pemegang hak merek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan menggunakan menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi dapat dilakukan secara ekslusif yang mana licensor tidak memberi kepada siapa pun lisensinya yang meliputi seluruh ruang lingkup kegiatan dan dapat juga mencadangkan pada kemungkinan untuk mengeksploitasi hak – hak, atau juga dengan nonekslusif, licensor menahan hak – hak tersebut kemudian diberikan lisensi pada objek yang sama maupun area lain dalam lisensi.[3]

Dalam prakteknya terdapat dua perjanjian lisensi. Pertama adalah perjanjian lisensi yang bersifat ekslusif, pihak yang menerima lisensi merupakan satu – satunya pihak yang berhak menerima lisensi merek tersebut. Kedua adalah perjanjian lisensi yang bersifat nonekslusif dimana pihak yang menerima lisensi bukan satu – satunya pihak yang secara ekslusif memiliki hak atas merek tersebut.

Dalam perjanjian lisensipun dapat pula diperjanjikan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Setelah merek itu diserahkan kepada orang lain, maka pemilik hak merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain. Artinya jika telah diperjanjikan bahwa pemilik hak merek setelah pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan tidak memberikan lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhinya.

Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari UU Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, siapa yang mendaftar pertama maka ia yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak esklusifnya selama 10 tahun, dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak ekslusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 Tentang Merek bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral HAKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada hak atas merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Adanya suatu kepentingan pandaftaran merek merupakan kepentingan hukum bagi pemilik maupun pemegang hak merek untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hukum atas merek yang terjadi di Indonesia, walaupun pada prinsipnya perlindungan tersebut diberikan sejak tanggal penerimaan dan merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian perlindungan terhadap merek secara konkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu perlindungan lebih mudah dilakukan bila suatu merek terdaftar, artinya setiap merek terdaftar perlu didaftarkan agar memudahkan pemberian perlindungan terhadap merek tersebut.

Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif ialah:[4]

  1. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang – undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
  2. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.

Dalam perkara Davidoff dan Reemstma telah diberlakukan berbagai upaya untuk meminta perlindungan terhadap merek “DAVIDOFF” yang diajukan oleh Reemstma sebagai pihak yang memegang lisensi resmi dari Davidoff  & Cie S.A selaku pihak yang memiliki merek itu secara resmi dan telah dipakai secara terus menerus olehnya. Namun semua yang dilakukan pihak Reemstma menjadi sia – sia karena jalan yang ditempuhnya baik secara preventif dan represif belum menemukan titik cerah baginya hanya menemui jalan buntu dan telah menghabiskan biaya yang besar untuk meminta perlindungan terhadap merek tersebut. Hal ini yang membuat pihak Reemstma kecewa terhadap pihak Indonesia karena telah melewati beberapa kali persidangan hanya menemui jalan buntu dan tetap saja ditolak oleh Pengadilan Negeri setempat terhadap gugatan yang diajukannya. Kebobrokan kekuatan hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal telah berkali – kali terjadi di Indonesia karena tipisnya perlindungan yang diberikan terhadap merek terkenal sehingga merek terkenal tadi sering kali dijiplak maupun dipakai ketenarannya bagi pelaku bisnis curang yang mengakibatkan kerugian bagi si pemilik merek tidak hanya berupa materi saja melainkan citra dan image dari merek yang telah terkenal tadi

2. Instrumen Perlindungan Represif

Pada instrumen ini dapat kita lihat bahwa perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (ligitasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan / atau mengedarkan barang – barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non ligitasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.

Pasal 72 ayat (1) UU Merek 2001 menjelaskan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Gugatan tadi di dalam Pasal 72 ayat (2) UU Merek 2001 diajukan melalui Pengadilan Niaga. Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugat, harus memenuhi tiga unsur berikut ini yaitu:[5]

1.      Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.

2.      Dan merek orang lain itu, sudah terdaftar dalam DUM.

3.      Serta penggunaan tanpa hak.

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai Lex Generalis, sedangkan UUM 2001 sendiri sebagai Lex Specialis.[6]

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar.[7]

Pada tuntutan pidana dapat kita lihat di dalam Pasal 90 UU Merek Tahun 2001 yang menetukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).

Yang dimaksud dengan kata tanpa hak dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem konstitutif yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (licensee) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama.[8]

Terhadap banyaknya pelanggaran yang terjadi pada merek ini terdapat beberapa jalan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan.

Agar terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama – sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu[9] :

a.       kepentingan (interest).

b.      hak – hak (rights), dan

c.       status kekuasaan (power).

Cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dikenal dengan beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1.      arbitrase;

2.      konsultasi;

3.      negoisasi;

4.      mediasi;

5.      konsiliasi; atau penilaian ahli,

Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau mejelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, paling tidak yang memfasilitasi perundingan antara pihak.[10]

Bentuk – bentuk ADR yang meliputi negoisasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat diterapkan dalam kasus – kasus sengketa di bidang HAKI, termasuk merek. Dalam negoisasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan. mediasi dana konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama yaitu, penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa tadi. Arbitrase merupakan ADR dalam bentuk luas yang dimana arbitrase ini menempatkan peranan orang ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang dimana pada akhirnya pihak ketiga tersebut yang memberikan putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan sama seperti halnya putusan yang ada di pengadilan.

Realitanya setiap permasalahan HAKI yang terjadi lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana jika dilihat dari segi keuntungannya lebih menguntungkan jika tidak menggunakan instrumen hukum pidana perlindungan dan penegakan merek. karena lebih banyak mengeluarkan budget lebih besar untuk membayar polisi, hakim, dan jaksa, serta merupakan tindakan yang berlebihan karena aspek kepentingan hukum yang dilindungi dalam delik tersebut lebih merupakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hanya merupakan kepentingan pemilik merek atau pemegang hak atas merek tersebut.

Gugatan yang dilakukan secara perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapus tuntutan pidana jika terdapat alasan untuk itu. Apabila terdapat kuat dugaan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran hak merek, maka Penyidik Pegawai Pejabat Negeri Sipil (penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikantindak pidana di bidang merek. Tuntutan pidana dalam tipa delik yang ditetapkan UUM 1997 ini adalah merupakan hak negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut diancam dengan hukuman pidana.

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 UU Merek Tahun 2001 menentukan pula bahwa:

1.      Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PIdana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

2.      Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.       melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

b.      melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;

c.        meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;

d.      melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

e.       melakukan pemerikasaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek; dan

f.       meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penytidikan tindak pidana di bidang merek.

3.      Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4.      Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang – Undang No. 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[11]

PPNS dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polri. apabila penyidikan sudah selesai. PPNS menyampaikan hasil dari penyidikannya tadi kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHAP. Jika terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Merek, maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 90 UU Merek yang telah disebutkan diatas.

Dengan adanya perlindungan terhadap merek melalui instrumen hukum baik yang dilakukan secara perdata maupun pidana, merupakan suatu kosekuensi hukum berupa sebuah bentuk penghargaan kepada pemilik merek yang telah membuka pikirannya dan menuangkan segala kemampuan intelektual yang dimilikinya, dengan banyaknya waktu yang terbuang dan biaya yang begitu besar, sehingga tidak salah jika semua kemampuan yang dimilikinya diberikan hak ekslusif untuk melarang orang lain yang tanpa seizinnya membuat, meniru, menjiplak, mendompleng da/atau mengedarkan dan memperdagangkan barang atau jasa yang telah diberi hak merek sebagai imbalan atas kreasi dan jerih payahnya untuk mendapatkan nama besarnya yang melekat pada barang atau jasa tersebut.

Pihak Reemstma selaku pemegang lisensi resmi dari Davidoff & Cie S.A selaku pemilik resmi dari merek “DAVIDOFF” telah beberapa kali mengupayakan penyelesaian sengketa secara ligitasi yaitu berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan merek yang dipakai dengan menggunakan merek yang sama oleh pihak STTC yang telah dibeli melalui Davidoff Ltda Brazil yang mana menurut pengakuan dari pemilik merek bahwasanya perusahaannya tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Davidoff Ltda yang berada di Brazil tersebut. Karena telah menempuh jalur hukum berkali – kali tidak menemui hasil yang memuaskan bagi mereka.

B. Akibat Hukum yang Timbul Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan Reemstma.

Kasus yang terjadi antara Davidoff & Cie SA selaku penggugat, yang berlokasi 2 Rue De Rive, 1200 Geneva Switzerland melalui Reemstma Cigarettenfabriken GmbH (Reemtsma) selaku pemegang lisensi resmi dengan N.V. Sumatera Tobacco Company (STTC) selaku Tergugat yang berlokasi di Jalan Patimura No. 3 Pematang Siantar, Sumetra Utara, yang membeli merek dari Davidoff Comercio E Industria Ltda (Davidoff Ltda) yang dimana keduanya sama – sama memakai merek “DAVIDOFF” dalam perdagangannya. Terjadinya sengketa terhadap penggunaan merek tersebut. Pihak Davidoff & Cie SA selaku pemilik merek bersama Reemstma sebagai pihak yang memegang lisensi resmi dari pemilik mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas merek yang didaftarkan oleh pihak STTC.

Pihak Reemtsma telah beberapa kali mengajukan gugatan pembatalan atas merek tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dan tidak menemui titik terang. Padahal penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “DAVIDOFF” dengan No. Agenda D00 2002 13092 – 13230, No Agenda D00 2002 13091 – 13229, No. Agenda D00 2002 20578 – 20803, semuanya untuk kelas barang 34 sebagai berikut: “Tembakau, baik yang masih kasar maupun yang sudah dikerjakan, cerutu, sigarilos (cerutu kecil), rokok / sigaret, tembakau pipa, tembakau yang dihirup, barang – barang keperluan perokok, kotak cerutu, kotak rokok, wadah tembakau, tempat pelembab cerutu, kotak untuk cerutu dan tembakau agar tetap lembab, kantong tembakau, pipa, alat untuk memegang cerutu dan rokok, bagian ujung pipa rokok yang dimasukkan ke dalam mulut yang memiliki filter, tempat abu rokok (asbak), alat pemotong ujung cerutu, alat pembersih pipa, penutup ujung pipa, rak untuk pipa, peralatan pipa, pemantik api untuk perokok dan batu apinya, korek api”.  Untuk itu pihak Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Nomor 276068 (dalam proses perpanjangan No. Agenda R2001 042945 – 04295), Nomor 304906 perpanjangan dari Daftar No. 180556 dan Nomor 304907 perpanjangan dari Daftar No. 174130 atas nama tergugat.

Pengajuan pendaftaran merek “DAVIDOFF” di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Davidoff Comercio E Industria Ltda (selanjutnya disebut Davidoff Ltda) yang dimana Davidoff Ltda ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Brazil oleh Aloysio Ricardo da Silva pada tahun 1978 yang kemudian dikelola oleh seseoarang yang bernama Peter Koenig (selanjutnya disebut “Koenig”) dan pendaftaran yang dilakukan oleh Davidoff & Cie SA dilakukan pada tanggal

Davidoff Ltda mengajukan pendaftaran terhadap merek “DAVIDOFF” yang kemudian terdaftar di bawah No. 146541, tanggal 7 Juni 1980; merek “DAVIDOFF & Lukisan” No. 180556 tanggal 29 Februari 1984 dan merek “DAVIDOFF & Lukisan” No. 174130 tanggal 25 Juli 1983 yang dimana pada saat diajukannya permohonan pendaftaran merek tersebut Indonesia masih menggunakan Undang – Undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut stetsel Deklaratif yaitu bahwa pendaftaran merek hanya memberikan dugaan hukum pemakaian pertama kepada pendaftarnya. Pengajuan pendaftaran merek “DAVIDOFF” di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Davidoff Comercio E Industria Ltda (selanjutnya disebut Davidoff Ltda) yang dimana Davidoff Ltda ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Brazil oleh Aloysio Ricardo da Silva pada tahun 1978 yang kemudian dikelola oleh seseoarang yang bernama Peter Koenig (selanjutnya disebut “Koenig”).Sedangkan Davidoff & Cie SA baru mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tahun 2002 di bawah No. Agenda D00.2002.13092 – 13290, D00.2002.13091 – 13229 dan D00.2002.20578 – 20803.

Merek “DAVIDOFF” milik Penggugat diambil dari nama Zino Davidoff pada tahun 1906 pada saat ia dilahirkan dan keluarga Davidoff sendiri dikenal sebagai keluarga yang ahli khusus dalam memilih, memotong, dan mencampur tembakau orient pilihan. Pada tahun 1911 salah satu keluarga besar Davidoff yaitu Henry Davidoff membuka toko tembakau pertamanya di Jenewa. Permohonan pendaftaran merek “DAVIDOFF” sendiri pertama kali diajukan pada tanggal 18 Desember 1969 di Switzerland. Kemudian pada tahun 1940 didirikan perusahaan Davidoff et Cie yang menjual tembakau secara eceran di Jenewa dan juga melakukan ekspor kepada beberapa langganan yang khusus.

Merek “DAVIDOFF” ini telah digunakan dari awal 1970 sampai pada saat sekarang ini secara terus menerus dan konsisten dari tahun ke tahun melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan merek yang sama dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan merek “DAVIDOFF” yang didaftarkan oleh STTC merupakan merek yang didaftarkan berdasarkan itikad yang tidak baik karena menjiplak dan mendompleng merek yang sudah terkenal milik pihak lain berdasarkan adagium PIRATE NON MUTANT DOMINIUM yang berarti “Pembajak tidak mempunyai title yang sah / hak atas barang yang dikuasainya” walaupun merek tersebut merupakan pengalihan hak dari Davidoff Ltda.

Menurut pihak STTC dalam perkara mengatakan bahwa RCG (Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH) sebagai pemegang lisensi resmi dari Davidoff & Cie SA belum tercatat dalam Berita Umum Merek di Indonesia berdasarkan Pasal 63 Undang – Undang Merek Tahun 2001 yang tertulis bahwa hanya merek terdaftar saja yang bisa menggugat. Dalil yang digunakan STTC tadi menguatkan dirinya bahwa pihak RCG tidak bisa menggugat dirinya.

Persidangan yang telah ditempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak telah diusahakan namun tidak berhasil yang mana disini penggugat tetap mempertahankan mereknya tersebut dan diakuinya sebagai merek terkenal. Tetapi pengadilan menetapkan bahwa merek yang didaftarkan oleh penggugat telah vacuum atau non use selama lebih dari 80 tahun sehingga hak atas merek tadi di Indonesia telah hapus. Pendaftaran yang dilakukan oleh Davidoff Ltda dan dibeli tergugat adalah itikad baik dan sah menurut hukum.

Menurut pengadilan bahwa Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tidak dibuat untuk melindungi orang / badan hukum asing yang mempunyai merek di negara asalnya / di luar negeri.

Lagi – lagi Davidoff harus menelan pahit kenyataan yang ada setelah gugatan yang dilayangkanya ditolak mentah – mentah oleh pengadilan dan menyatakan putusan yang telah diputuskan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diajukan gugatan kembali (neb is in idem). Oleh karena itu kemudian ia mengajukan kasasi kepada Mahakah Agung demi mendapatkan haknya kembali selaku pemilik merek. Pada tingkat kasasi penggugat baru merasa lega karena ia memperoleh seluruh haknya kembali. Secara subyektif pada putusan kasasi yang diberikan oleh MA menyatakan bahwa merek “DAVIDOFF” merupakan merek terkenal dan penggugat adalah pemilik tunggal dan satu – satunya yang berhak menggunakan merek tersebut beserta variasinya. Begitu juga pada tingkat peninjauan kembali tetap putusan tersebut tetap dipertahankan oleh Mahkamah Agung sehingga dimenangkan oleh penggugat dengan alasan yang sama yang menyatakan bahwa tergugat melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik dan sama sekali tidak memiliki daya pembeda terhadap barang yang didaftarkannya.

Yang menjadi kekuatan hukum dan sumbernya Mahakamah Agung pada saat itu dilihat dari kasus serupa pernah juga terjadi sebelumnya di Swiss tertanggal 23 Agustus 1984 yang memutuskan bahwa Koenig bersalah terhadap pelanggaran kepercayaan terhadap Burger Group dan ia juga bersalah terhadap “Peniruan Barang – Barang” (Goods Falsification) sehubungan dengan tindakan yang dilakukannya menjual cerutu – cerutu dengan merek “DAVIDOFF”. Tidak hanya itu saja antara keluarga Davidoff melawan Davidoff Ltda ini. Tidak hanya di negara Swiss saja melainkan Brazil, Swedia, Switzerland, Amerika Serikat, Singapura, Algeria, Bahamas, Bermuda, Canada, Chilie, Finlandia, Greece, Haiti, Iceland, Irlandia, Israel, Lebanon, Nederland, Norwegia, OAPI (kurang lebih 12 negara Afrika), Panama, Puerto Rico, Korea Selatan, Sweden, Taiwan, Turki dan Calocos, Uruguay dan Rusia, yang dimana perkara tersebut dimenangkan oleh keluarga Davidoff dan putusan – putusannya tersebut mengembalikan hak atas nama Davidoff tersebut kepada pemilik asli keluarga Davidoff. Yang dimana putusan tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung yang diputuskan baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali, membenarkan adanya bahwa merek yang didaftarkan tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan merek “DAVIDOFF” yang dimiliki oleh penggugat. Persamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

  1. Persamaan Visual : Tampilan merek tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan merek “DAVIDOFF” dan variasinya milik penggugat, termasuk cara penulisan dan bentuk huruf – hurufnya.
  2. Persamaan Phonetic : Bunyi pengucapan merek “DAVIDOFF” tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan bunyi pengucapan merek “DAVIDOFF” milik penggugat.

Selain fakta diatas secara subyektif digambarkan bahwa merek tersebut juga merupakan merek terkenal sesuai dengan bukti – bukti yang ada merek “DAVIDOFF” ini merupakan merek terkenal dan telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal yang dimana persyaratan merek terkenal tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Merek memberi penjelasan sebagai berikut: …. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”. Di samping itu merek tersebut telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal yang di tetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa yaitu pemakaian yang begitu lama, penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak, pendaftaran merek di beberapa negara, reputasi merek yang bagus karena produk – produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi dan pemasaran serta peredaran produk dengan jangkauan yang luas hampir seluruh dunia.

Tergugat dalam hal ini dinyatakan melanggar Pasal 68 Ayat (2) Undang – Undang Merek tahun 2001 yang menjelaskan “pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jendral.”

Dapat kita lihat bahwasanya merek “DAVIDOFF” yang diajukan oleh Davidoff Ltda secara hukum tidak dapat diakui sebagai miliknya dikarenakan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud membonceng ketenaran merek pihak lain. Pengalihan hak atas pendaftaran merek tersebut dari Davidoff Ltda kepada Tergugat tidak dapat mengubah menjadi pendaftaran merek yang beritikad baik. Ini sesuai dengan prinsip hukum yang berbunyi “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet” yang artinya tidak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang dimilikinya. Tergugat selaku penerima pengalihan hak tidak dapat memberikan dalilnya sebagai pembeli yang beritikad baik.

Pengalihan hak kepada pihak STTC tadi tidak dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan dalam perjanjian lisensi disebutkan harus adanya itikad baik sedangkan Davidoff Ltda memiliki itikad yang tidak baik dengan menggunakan merek “DAVIDOFF” tadi sehingga pengalihan hak tidak sah dan juga menurut Undang – Undang Merek yang berlaku pada saat sekarang ini dan merek “DAVIDOFF” yang didaftarkan oleh Davidoff Ltda harus dibatalkan karena banyaknya persamaan yang dimiliki dengan merek yang dimiliki oleh Davidoff & Cie SA dan juga tidak memenuhi syarat agar diterimanya pendaftaran yang dilakukan olehnya.

Disini Davidoff Ltda hanya melakukan peniruan dengan menjiplak dan mendompleng ketenaran dari Davidoff yang diketahui merek tersebut telah dikenal di berbagai negara. Davidoff Ltda memiliki itikad yang tidak baik dengan menjual barang dengan mutu dan kualitas yang rendah sehingga mencoreng reputasi dari Davidoff itu sendiri dan merugikan bagi pemilik merek tersebut maupun pemegang lisensi resmi merek Davidoff itu.

Merek yang dimiliki Tergugat dilandasi dengan niat membonceng ketenaran, memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dari merek tersebut dan goodwill yang melekat pada merek “DAVIDOFF” dan variasinya dengan milik Penggugat.[12]

Pelanggaran terhadap merek acapkali terjadi di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan dan pendomplengan nama maupun penjiplakan dari merek terkenal. Sebuah merek sangatlah gampang untuk ditiru bagi produsen – produsen perusahaan untuk meningkatkan daya jual ke pasaran dengan menggandeng ketenaran dari merek perusahaan yang telah ada di pasaran sebelumnya.

Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pada saat dilakukan mereka memamerkan produk – produk yang dimiliki oleh mereka yang belum didaftarkan. Hanya dengan melihat dan memotret produk tesebut kemudian membuatnya kembali produk tersebut dan didaftarkan. Cara seperti ini secara tidak langsung yang dimana produk buatan seseorang tadi yang seharusnya miliknya dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain dan mendaftarkannya sebagai merek dari produknya.

Pelanggaran atas merek tidak hanya pada UKM saja, perusahaan yang telah tenar dan mereknya yang sudah dikenal khalayak ramai tidak luput dari pihak yang ingin menyabotase ketenarannya itu dengan mendompleng nama dari merek perusahaan tersebut. Dengan membuat nama mirip atau dari pengucapan yang serupa walaupun pada dasarnya berbeda jenis barangnya. Oknum tadi dengan mudah meraup keuntungan dengan merek yang digunakannya tersebut sehingga, menimbulkan keragu – raguan pada khalayak ramai terhadap produk yang dipakai oleh mereka dan telah beredar di pasaran.

Jika ini hal ini tidak ditindaklanjuti secara serius maka akan terus menyebar dan orang akan melakukan tindakan seenaknya saja demi mendapatkan keuntungan yang berlebih. Keadaan ini menjadi tidak kondusif bagi si pemilik merek dan lambat laun menjadi sebuah mesin yang dapat membunuh bagi pemilik merek, sehingga seorang pemilik merek berkurang minatnya dalam berkreasi untuk mengembangkan dan menciptakan produk – produk baru agar bisa bersaing dengan produk – produk lainnya di pasaran.

UU Merek mengatur cara perlindungan hukum terhadap pelanggaran atau sengketa yang terjadi terhadap suatu merek. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang diklasifikasikan berdasarkan instrumen perlindungan hukum bersifat Preventif dan Represif.

Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek, yaitu perlindungan hukum yang bersifat Preventif adalah upaya untuk mencegah dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa yang akan terjadi mengenai merek.

Sedangkan instrumen perlindungan hukum yang kedua, yaitu perlindungan hukum secara Represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggar hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui peradilan maupun mekanisme yang terdapat diluar pengadilan.

1.      Instrumen Perlindungan Hukum Preventif

Pada instrumen ini dapat melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jendral HAKI dengan prosedur yang telah ditentukan dalam UU Merek yaitu dengan membayar biaya dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang harus memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon, pemohon dan kuasa jika permohonan tersebut diajukan melalui kuasa. Selain itu pendaftaran tersebut harus dilampiri warna – warna apabila pada merek tersebut mengandung atau menggunakan unsur – unsur warna yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa dan surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon atau milik si pemilik merek. Dapat juga melalui Lisensi yang diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan menggunakan merek yang telah diberi Hak Merek dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Terdapat tiga pembatasan yang dapat dilakukan dalam perjanjian lisensi yaitu:

a.       Pembatasan penggunaan merek hanya pada barang dan atau jasa tertentu.

b.      Pembatasan wilayah penggunaan merek sehingga tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia.

c.       Pembatasan jangka waktu berlakunya lisensi sehingga bisa lebih pendek daripada masa perlindungan merek tersebut.

Selanjutnya dalam pemberian lisensi ini juga, undang – undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beitikad baik. Ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum bagi yang beritikad baik. Perlindungan hukum tersebut tersurat dalam Pasal 48 UU Merek Tahun 2001, yaitu:

(1)   Penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

(2)   Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan.

(3)   Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian lisensipun dapat pula diperjanjikan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Setelah merek itu diserahkan kepada orang lain, maka pemilik hak merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain. Artinya jika telah diperjanjikan bahwa pemilik hak merek setelah pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan tidak memberikan lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhinya.

Pengaturan lisensi dalam Undang – Undang Merek dapat kita temukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian Kedua Bab V Pasal 1 angka 13. Dari definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001, dapat kita pilah – pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:

  1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek.
  2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.
  3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
  4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
  5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Ketentuan yang memuat syarat obyektif suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No. 32 Tahun 2001, juga dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”

Dalam prakteknya terdapat dua perjanjian lisensi. Pertama adalah perjanjian lisensi yang bersifat ekslusif, pihak yang menerima lisensi merupakan satu – satunya pihak yang berhak menerima lisensi merek tersebut. Kedua adalah perjanjian lisensi yang bersifat nonekslusif dimana pihak yang menerima lisensi bukan satu – satunya pihak yang secara ekslusif memiliki hak atas merek tersebut.

Seperti hak kekayaan intelektual lainnya hak merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Ini merupakan bukti bahwa UU Merek Tahun 2001 telah mengikuti prinsip – prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan Undang – Undang Merek. Oleh karena itu sebagai hak kebendaan immaterial merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang sempurna jika kita bandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Salah satu unsur yang paling mendasar pengakuan dari hak kebendaan yang paling sempurna itu dengan diperkenankannya oleh undang – undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

a.       Pewarisan.

b.      Wasiat.

c.       Hibah.

d.      Perjanjian.

e.       Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.

Pengalihan hak atas Merek Terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar disertai dengan dokumen – dokumen pendukungnya antara lain Sertifikat Merek yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan yang telah tercatat tadi diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan melalui perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak. Maka harus diperhatikan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat – syarat umum lainnya yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 Tentang Merek bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral HAKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada hak atas merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu first to file principle.

Pentingnya pendaftaran merek merupakan syarat mutlak bagi pemilik maupun pemegang hak merek untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hukum atas merek yang terjadi di Indonesia, walaupun pada prinsipnya perlindungan tersebut diberikan sejak tanggal penerimaan dan merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian perlindungan terhadap merek secara konkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang hak kekayaan intelektual. Maka perlindungan itu akan lebih mudah dilakukan apabila merek tersebut telah terdaftar, artinya setiap merek terdaftar perlu dilakukan pendaftaran agar memudahkan pemberian perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Sengketa merek yang terjadi antara Davidoff dan Reemstma dapat dilihat bahwa telah adanya upaya perlindungan hukum secara preventif telah dilakukan oleh pihak Davidoff dengan memberikan lisensinya kepada pihak Reemtsma dan juga Davidoff sendiri telah melakukan upaya berupa pendaftaran atas merek “DAVIDOFF” di Indonesia pada tahun 2002 di bawah No. Agenda D00.2002.13092 – 13290, D00.2002.13091 – 13229 dan D00.2002.20578 – 20803.

2. Instrumen Perlindungan Represif

Instrumen yang bersifat Represif ini meliputi instrumen hukum yang perdata dan pidana. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (ligitasi) dengan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, maupun diluar pengadilan (non ligitasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, konsiliasi dan mediasi.

Sesuai dengan isi di dalam Pasal 77 UU Merek Tahun 2001 seorang pemilik merek maupun penerima lisensi (licensee) atas sebuah merek terdaftar dapat mengajukan tuntutan secara sendiri maupun bersama – sama dengan pemilik merek kepada seseorang yang tanpa izin atau tanpa hak, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama.

Jika diamati secara cermat unsur – unsur diatas, ada persamaan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Misalnya unsur “penggunaan tanpa hak” mengandung persamaan dengan unsur “kesalahan” (karena salahnya).Pengertian “salah” mempunyai jangkauan penafsiran yang lebih luas. Meliputi tindakan kesengajaan, kelalaian besar (Gross Negligence). Sedangkan di dalam undang – undang ini, unsur kesalahan dirumuskan secara positif yakni “tanpa hak”. Penafsirannya diarahkan kepada mencari fakta apakah tergugat menggunakan hak dalam bidang merek:

1.   tanpa ada pengalihan hak dalam bentuk:

a.       pewarisan.

b.      wasiat.

c.       hibah.

d.      perjanjian.

e.       atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh undang – undang.

2. tanpa ada perjanjian pemberian lisensi.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU Merek dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa ligitasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian ligitasi biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dapat dikatakan penyelesaian ini tidak mengenal adanya proses banding, melainkan langsung melalui tingkat kasasi.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis juga merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum serta tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Putusan Pengadilan Niaga terhadap pembatalan pendaftaran Hak Merek hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan tersebut  disampaikan kepada Direktorat Jendral paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah itu putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan putusan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai Lex Generalis, sedangkan UUM 2001 sendiri sebagai Lex Specialis.[13]

Menurut ketentuan Pasal 85 UU Merek Tahun 2001, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Merek, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang berisi tentang:

  1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Merek. Hal ini dapat mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar haknya, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara yang fungsinya untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran tersebut dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Merek ke jalur perdagangan termasuk importir.
  2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut. Ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar untuk menghilangkan alat bukti / barang bukti.

Upaya yang terakhir ini merupakan satu – satunya jalan yang ditempuh oleh kedua belah pihak jika tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara keduanya untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan umum (non ligitasi).

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum (non ligitasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dijelaskan pengertian Altenative Dispute Resolution (ADR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bentuk – bentuk ADR yang meliputi negoisasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat diterapkan dalam kasus – kasus sengketa di bidang HAKI, termasuk merek.

Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau mejelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, paling tidak yang memfasilitasi perundingan antara pihak.[14]

Dalam negoisasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan. mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama yaitu, penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa tadi. Arbitrase merupakan ADR dalam bentuk luas yang dimana arbitrase ini menempatkan peranan orang ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang dimana pada akhirnya pihak ketiga tersebut yang memberikan putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan sama seperti halnya putusan yang ada di pengadilan.

Pemberian perlindungan hukum secara represif dapat juga berupa tuntutan pidana. Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar.[15]

Pada tuntutan pidana dapat kita lihat di dalam Pasal 90 UU Merek Tahun 2001 yang menetukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar)”.

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem first to file yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Gugatan yang dilakukan secara perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapus tuntutan pidana jika terdapat alasan untuk itu. Apabila terdapat kuat dugaan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran hak merek, maka Penyidik Pegawai Pejabat Negeri Sipil (penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. Tuntutan pidana dalam tipa delik yang ditetapkan UUM 1997 ini adalah merupakan hak negara. Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut diancam dengan hukuman pidana.

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 UU Merek Tahun 2001 menentukan pula bahwa:

  1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
  2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  • melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
  • melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
  • meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
  • melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
  • melakukan pemerikasaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek; dan
  • meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

3.      Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4.      Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang – Undang No. 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[16]

PPNS dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polri. apabila penyidikan dinyatakan sudah selesai. Kemudian PPNS menyampaikan hasil dari penyidikannya tadi kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHAP. Jika terjadi tindak pidana pelanggaran Hak Merek, maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 90 UU Merek yang telah disebutkan diatas.

Terhadap banyaknya pelanggaran yang terjadi pada merek ini terdapat beberapa jalan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan.

Agar terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama – sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu[17] :

b.      kepentingan (interest).

c.       hak – hak (rights), dan

d.      status kekuasaan (power).

Realitanya setiap permasalahan HAKI yang terjadi lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana jika dilihat dari segi keuntungannya lebih menguntungkan jika tidak menggunakan instrumen hukum pidana perlindungan dan penegakan merek. karena lebih banyak mengeluarkan biaya lebih besar untuk membayar polisi, hakim, dan jaksa, serta merupakan tindakan yang berlebihan karena aspek kepentingan hukum yang dilindungi dalam delik tersebut lebih merupakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hanya merupakan kepentingan pemilik merek atau pemegang hak atas merek tersebut.

Gugatan yang dilakukan secara perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapus tuntutan pidana jika terdapat alasan untuk itu. Sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut diancam dengan hukuman pidana.

Dengan adanya perlindungan terhadap merek melalui instrumen hukum baik yang dilakukan secara perdata maupun pidana, merupakan suatu kosekuensi hukum berupa sebuah bentuk penghargaan kepada pemilik merek yang telah membuka pikirannya dan menuangkan segala kemampuan intelektual yang dimilikinya, dengan banyaknya waktu yang terbuang dan biaya yang begitu besar, sehingga tidak salah jika semua kemampuan yang dimilikinya diberikan hak ekslusif untuk melarang orang lain yang tanpa seizinnya membuat, meniru, menjiplak, mendompleng dan / atau mengedarkan dan memperdagangkan barang atau jasa yang telah diberi hak merek sebagai imbalan atas kreasi dan jerih payahnya untuk mendapatkan nama besarnya yang melekat pada barang atau jasa tersebut.

B. Akibat Hukum yang Timbul Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan Reemstma.

Pada pokok bahasan ini dijelaskan pengertian akibat hukum itu ialah suatu perbuatan yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi. Ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai arti dari peristiwa hukum itu sendiri antara lain:

  1. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.[18]
  2. Menurut Bellefroid peristiwa hukum ialah peristiwa sosial tidak dengan otomatis dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini hanya mungkin apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum.
  3. Menurut Van Apeldoorn peristiwa hukum itu ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.[19]

Pada hakekatnya peristiwa hukum adalah kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.

Jika dikontekskan pada konsep HAKI terutama pada UU Merek No. 15 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa di dalam undang – undang ini dapat melahirkan atau menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi si pemegang merek yang dimana pemegang hak merek tersebut mempunyai hak untuk memonopoli perdagangan dengan menggunakan mereknya tersebut. Jika mereknya tersebut disalahgunakan oleh orang atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab maka ia mempunyai hak untuk membatalkan merek yang digunakan oleh orang tersebut dan ia juga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi karena ia merasa haknya sudah dilanggar yang mengakibatkan pangsa pasarnya menurun diakibatkan beredarnya merek yang sama (merek palsu) atau merek yang dipalsukan dari pihak lain dengan membonceng ketenaran mereknya. Dan ia juga mempunyai suatu kewajiban jika mereknya tersebut ingin mendapatkan perlindungan hukum melalui undang – undang yang berlaku maka ia harus mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu ke DIRJEN HAKI.

Perkara yang terjadi antara Davidoff & Cie SA selaku penggugat yang berlokasi pada 2 Rue De Rive, 1200 Geneva Switzerland bersama Reemstma Cigarettenfabriken GmbH (Reemstma / RCG) selaku pemegang lisensi resmi dari Davidoff mengajukan gugatan pembatalan terhadap hak merek yang digunakan oleh N. V. Sumatera Tobacco Company (STTC) selaku tergugat yang menurut pengakuan dari tergugat bahwa merek “DAVIDOFF” telah dibeli olehnya dari Davidoff Comercio E Industria Ltda (Davidoff Ltda).

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa pihak STTC telah melanggar hak dari pemegang hak tersebut yang dimana dalam hal ini Reemstma memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut melalui Davidoff selaku pemegang merek yang diberikan melalui lisensi kepadanya. Disini timbul suatu peristiwa hukum yang dimana telah terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang dimiliki Davidoff yang menimbulkan suatu akibat adanya gugatan pembatalan atas hak merek yang tidak memiliki hak dalam penggunaanya.

Davidoff telah memenuhi kewajibannya agar mereknya tersebut mendapatkan perlindungan hukum dengan mendaftarkan mereknya tersebut ke DIRJEN HAKI dengan No. Agenda D00.2002.13092 – 13230, No. Agenda D00.2002.13091 – 13229 dan No. Agenda D00.2002.20578 – 20803 semuanya untuk barang kelas 34 yang dijelaskan sebagai berikut: “Tembakau, baik yang masih kasar maupun yang sudah dikerjakan, cerutu, sigarilos (cerutu kecil), rokok / sigaret, tembakau pipa, tembakau yang dihirup, barang – barang keperluan perokok, kotak cerutu, kotak rokok, wadah tembakau, tempat pelembab cerutu, kotak untuk cerutu dan tembakau agar tetap lembab, kantong tembakau, pipa, alat untuk memegang cerutu dan rokok, bagian ujung pipa rokok yang dimasukkan ke dalam mulut yang memiliki filter, tempat abu rokok (asbak), alat pemotong ujung cerutu, alat pembersih pipa, penutup ujung pipa, rak untuk pipa, peralatan pipa, pemantika api untuk perokok dan batu apinya, korek api”. Permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut didaftarkan oleh Davidoff di Indonesia pada tahun 2002. Terlihat jelas bahwa Davidoff telah memenuhi kewajibannya selaku pemegang merek dan ia harus diberikan hak berupa perlindungan terhadap mereknya tersebut yang sesuai prinsip yang dianut oleh Indonesia yaitu first to file principles yang mengandung arti bahwa merek yang diberikan pelindungan hukum adalah merek yang telah terdaftar.

Selain itu pula peristiwa tadi mengandung pula adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tadi haruslah diiringi dengan adanya itikad baik dari perbuatan orang tersebut karena jika perbuatan tersebut tidak memiliki itikad baik dapat diajukan tuntutan secara hukum karena telah melanggar dari peraturan peundang – undangan yang berlaku.

Davidoff Ltda dalam hal ini tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran terhadap merek tersebut. Dengan menggunakan merek yang sama dan mutu serta kualitas yang rendah dari barang tersebut sehingga menimbulkan suatu keragu – raguan bagi khalayak ramai untuk membeli atau menggunakan produk tersebut sehingga menimbulkan image yang mepunyai dampak yang buruk bagi pemegang hak dari merek tersebut.

Merek Davidoff ini merupakan merek terkenal dan telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) UU Merek yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“….. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal uang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”. Di samping itu merek tersebut juga telah memenuhi unsur – unsur merek terkenal sesuai yang ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa yaitu: “pemakaian yang begitu lama, penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak, pendaftaran merek di beberapa negara, reputasi merek yang bagus karena produk – produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi dan pemasaran serta peredaran produk dengang jangkauan yang luas hampir seluruh dunia” seperti Inggris, Amerika Serikat, Canada, Taiwan, dan juga negara – negara yang tergabung dalam Madrid Agreement.

Dikarenakan merek yang digunakan oleh penggugat merupakan merek terkenal serta pemegang lisensi dari merek tersebut dan telah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak tersebut maka wajib diberikan perlindungan hukum terhadapnya dan dalam hal ini penggugat menuntut hak – haknya yang telah dilanggar tergugat dengan mengajukan gugatan pembatalan merek yang digunakan tergugat juga penghentian kegiatan yang dilakukan tergugat dalam penggunaan merek tersebut karena akan menimbulkan efek buruk yang lebih besar dan berdasarkan bukti – bukti yang ada yaitu:

  1. Persamaan Visual ; Tampilan merek tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan merek “DAVIDOFF” dan variasinya milik penggugat, termasuk cara penulisan dan bentuk huruf – hurufnya.
  1. Persamaan Phonetic ; Bunyi pengucapan merek “DAVIDOFF” tergugat adalah sama pada keseluruhannya dengan bunyi pengucapan merek “DAVIDOFF” milik penggugat.

sebagaimana diketahui  jelas terlihat bahwa unsur diatas merupakan unsur merek yang secara hukum tidak dapat didaftarkan dan juga tergugat telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 UU Merek Tahun 2001 dan tergugat tidak mendapatkan haknya untuk menggunakan merek tersebut di bidang usahanya serta tergugat juga merupakan pihak yang melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Tergugat telah melakukan kewajibannya dengan mendaftarkan merek tersebut tetapi tergugat tidak bisa mendapatkan haknya karena pendaftaran tersebut mempunyai itikad tidak baik yaitu dengan menggunakan ketenaran atau membonceng ketenaran dari merek yang digunakan dengan menggunakan merek tersebut tanpa seizin dari pemegang hak merek tersebut.

Terdapat pula ada beberapa variabel yang dapat dijadikan tolak ukur pada suatu merek yaitu:

  1. Popularitas merek (brand awereness).
  2. Popularitas iklan (ad awareness).
  3. Persepsi kualitas merek (perceived quality).
  4. Tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan (satisfaction & loyalty index).
  5. Pangsa pasar (market share).
  6. Potensi merek untuk mengakuisisi konsumen di masa depan (gain index).
Selain itu bisa juga dilihat dari ciri khas dari merek tersebut, reputasi dari merek yang bagus karena menghasilkan produk – produk atau jasa yang mempunyai mutu prima, pemakaian yang begitu lama dan telah cikenal oleh khalayak ramai, serta merek tersebut memiliki nilai estetis dan nilai komersial yang sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan yaitu:

  1. Davidoff & Cie SA dalam hal ini telah melakukan upaya perlindungan secara preventif dengan melakukan pendaftaran merek ke Direktorat Jendaral HAKI sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Merek, dan memberikan lisensi kepada Reemstma melalui suatu perjanjian untuk menggunakan seluruh maupun sebagian jenis barang / jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pula Davidoff telah melakukan upaya perlindungan hukum secara represif melalui pengadilan berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan pemakaian, penjualan, pengedaran, penghapusan serta pembatalan dari merek yang tidak sama sekali mempunyai hak terhadap merek yang digunakan oleh Davidoff Lta Brazil penyelesaian ini dapat juga dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase atau jalan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsiliasi. juga dengan menggunakan ketentuan pidana.

Merek milik tergugat tersebut harus dibatalkan dikarenakan telah melanggar hak yang dimiliki oleh penggugat yang dimana hak yang dimiliki oleh penggugat telah diberikan perlindungan secara hukum dan penggugat juga telah memenuhi kewajibannya sebagai Pemegang Hak Merek yang resmi.

B. Saran – Saran

  1. Perlunya dan penting bagi Direktorat Jendral HAKI untuk memiliki sistem database yang canggih dan juga sistem komputerisasi yang memudahkan akses ke berbagai belahan dunia tidak hanya di Indonesia saja melainkan luar negeri terhadap merek yang telah didaftarkan sehingga memudahkan dalam menangani kasus – kasus yang serupa yang telah diputuskan di negara lain agar tidak mengalami kekosongan dalam pendataan terhadap merek terkenal dan juga Direktorat Jendral HAKI agar tidak lagi mengalami kebobolan dalam memberikan sertifikat merek.
  2. Pemeriksaan substansif data merek dapat dilakukan secara otomatis dan tidak membuang energi dan waktu pada saat pendaftaran merek dilakukan baik ada oposisi ataupun tidak tetap akan dilakukan pemeriksaan tersebut sehingga menipiskan dan meminimalkan kemungkinan – kemungkianan yang terjadi untuk melakukan kecurangan dengan memeriksa latar belakang merek yang akan di daftarkan oleh si pemohon.

Daftar Pustaka

Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Ahmad Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT   Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Ctk Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Ctk Pertama, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Agustus 2000.

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nurjihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Ctk Pertama, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000.

M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasar Undang – Undang No. 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

OK. Saidin, S.H., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Ctk Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlinduangan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ctk Kedua, Liberty, Yogyakarta, Mei 2005.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama denganPT. Alumni, Bandung, 2005.

Trust, No 49 Tahun III, 5 – 11 September 2005.

Tempo, No 14/XXXI/3-9, Juni 2002.

Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum ( P. I. H ), Perpustakaan Fak Hukum UII, Yogyakarta, 1990.

Perundang – undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Sinar Grafika, Jakarta, September 2003.

Undang – Undang HaKI Indonesia Indonesian IPR Laws, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Internet

http://www.hukumonline.com, 12 Agustus 2003.

http://www.investorindonesia.com,16 Juli 2003.

Catatan kaki BAB I

[1] Trust, No 49 Tahun III, 5-11 September 2005 hlm 74

[2] Tempo 9 Juni 2002 hlm 48

[3] Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003 hlm 9

[4] H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law), Jakarta, 2004, hlm 23.

[5] Selanjutnya UU No 21 Tahun 1961 tentang merek dalam tulisan ini disebut UU Merek Tahun 1961.

[6] Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003, hlm 306 – 307

[7] Selanjutnya UU NO 15 Tahun 2001 tentang merek dalam tulisan ini selanjutnya disebut UU Merek Tahun 2001.

[8] Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas, Hukum UII, Yogyakarta, 2000.

[9] H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Ctk keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

[10] Ridwan Khairandy, Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelaktual, Ctk pertama, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000 hlm 115 – 116.

[11] Ibid hlm 386.

[12] Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dapat disebut juga UU Merek Tahun 2001.

[13] Ibid hlm 382.

[14] Ibid hlm 394.

[15] Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003  hlm 348.

Catatan kaki BAB II


[1] Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung 2003 hlm 305.

[2] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, 2004 hlm 166.

[3] Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Jakarta, 2005 hlm 147.

[4] Ibid hlm 147.

[5] Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2001 hlm 34.

[6] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, 2004 hlm 167.

[7] R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan INtelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 343.

[8] Tirtaamidjaya, Pokok – Pokok Hukum Perniagaan, dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 344.

[9] Suryatin, Hukum Dagang I dan II, dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 344.

[10] Prastasius Daritan, Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia, dikutip dari H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 344.

[11] Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 345.

[12] Prastasius Daritan, op. Cit., hlm 11 dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 345.

[13] Selanjutnya UU NO 15 Tahun 2001 tentang merek dalam tulisan ini selanjutnya disebut UU Merek 2001.

[14]  Ibid hlm 382

[15] Imam Syahputra, Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab dikutip dari Ridwan Khairandy, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000 hlm 97 – 99

[16] Ibid, hlm 98

[17] Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung , 2001 hlm 121.

[18] Ibid hlm 394

[19]  Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dapat disebut juga UU Merek 2001.

[20] Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia dikutip dari H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 349 – 350.

[21] Ibid, hlm. 350,

[22] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, 2004 hlm 174.

[23] Ridwan Khairandy, Kapita Selekta…, op.cit, hlm 103 – 104.

[24] Ridwan Khairandy, Kapita Selekta…, op.cit, hlm 105.

[25] Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, ctk pertama, April 2003 hlm 145.

[26] Insan Budi Maulana, Undang – Undang HaKI Indonesia Indonesian IPR Laws, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm 430.

[27] Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 136.

[28] Ahmad Miru, Hukum Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 63.

[29] Ahmad Miru, Hukum Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 63 – 64.

[30] H. OK. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 385.

[31] Gunawan Widjaja, Seri hukum Bisnis Lisensi, PT. Raja Grafindo Persada, ctk kedua, Jakarta, 2003 hlm 54.

[32]  Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 137 – 139.

[33] Suyud Margono, Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2002.

[34] Tim Lindsey, Eddy damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2005, hlm151.

[35]  Ibid hlm 152.

[36] Imam Syahputra, Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab dikutip dari Ridwan Khairandy, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000 hlm 97 – 99

[37] Ibid, hlm 98

Catatan kaki BAB III


[1] Ridwan Khairandy, Kapita Selekta…, op.cit, hlm 103 – 104

[2] Ridwan Khairandy, Kapita Selekta…, op.cit, hlm 105.

[3] Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta 2002 hlm 59.

[4] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, 2004 hlm 174.

[5] M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang No. 19 Tahun 1992, PT Citra Aditya Bakti, Bnadung 1996

[6] H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law), Jakarta, 2004, hlm 401 – 402.

[7] Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003 hlm 370.

[8]  Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta 2002 hlm 162.

[9] Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta 2002 hlm 168.

[10] Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 101 – 102.

[11]  H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law), Jakarta, 2004, hlm 403 – 404.

[12] Putusan Pengadilan No. 011 PK/N/HaKI/2003

[13] H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 401 – 402.

[14] Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 101 – 102.

[15] Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003 hlm 370.

[16]  H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law), ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 403 – 404.

[17] Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, PT. Gramedia Widyasarana Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 168.

[18] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, ctk kedua, Yogyakarta, Mei 2005 hlm17.

[19] H. S. Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum ( P. I. H ), Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Oktober 1990 hlm 50.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: