Pedoman Dan Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Yang Benar

Dalam pembuatan makalah terdapat suatu sistematika di dalamnya baik dalm penulisan maupun tata letak konten – konten yang akan kita tulis nantinya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka – kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Di bawah ini akan saya jabarkan langkah – langkah dalam pembuatan makalah melalui kerangka – kerangka penyusunan suatu makalah

SISTEMATIKA

  1. Cover Depan / Sampul Depan
  2. Judul
  3. Daftar Isi
  4. BAB I PENDAHULUAN
  • Latar Belakang Masalah
  • Rumusan Masalah
  1. BAB II ISI / LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA
  2. BAB III PEMBAHASAN / PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
  3. BAB IV PENUTUP
  • Kesimpulan
  • Saran
  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. LAMPIRAN

MUATAN

COVER DEPAN / SAMPUL DEPAN

Cover depan / Sampul depan berisi

  • Tentang judul permasalahan yang akan diangkat
  • Logo kampus atau Universitas
  • Nama dan nomor mahasiswa
  • Mata Kuliah
  • Nama Universitas
  • Program Studi yang sedang dijalani
  • Tahun Ajaran studi yang sedang dijalani

JUDUL

  • Merupakan gejala permasalahan yang akan diteliti atau masalah – masalah yang akan diangkat nantinya
  • Menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR ISI

Daftar isi ini memudahkan pembaca yang membaca makalah anda dalam mencari materi yang ada di dalam mekalah tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

  • Latar Belakang masalah

Bagian ini menguraikan tentang apa yang menjadi tema atau pokok permasalahan, kenapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok permasalahan tersebut dan sejauh mana kajian tema pokok permasalahan tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya atau alasan mendasar pemilihan topik dapat berupa paparan teoritis maupun paparan praktis dan bukan alasan subjektif atau alasan pribadi.

  • Rumusan Masalah
  1. Menunjukkan persoalan yang dituangkan dalam kalimat tanya (misalnya; apa, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana) dan memuat isu atau masalah yang dapat diperdebatkan.
  2. Dapat dituangkan dalam lebih dari satu pertanyaan

BAB II DASAR / LANDASAN TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah/paper yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori/ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian. Di dalam Bab ini isinya dapat berupa:

  1. Nilai
  2. Asas
  3. Teori
  4. Doktrin / Pendapat
  5. Norma

BAB III PEMBAHASAN / PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisi tentang data yang diperoleh di lapangan/kenyataan dan dikaitkan dengan ilmu atau teori yang sudah ada. Jika ada kesesuaian dibahas lebih lanjut dan dapat pula dimasukkan pendapat pribadi yang berkaitan erat dengan tema/usulan/saran/gagasan/ide.

Jika memang ditemukan ketidaksesuaian antara teori atau ilmu yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan, hal ini juga perlu dibahas untuk melihat mengapa hal ini dapat terjadi. Dapat pula dimasukkan pendapat pribadi berkaitan erat dengan tema/usulan/saran/gagasan/ide sehingga antara kenyataan dengan ilmu yang ada, baik yang ada hubungannya maupun tidak, dapat dijelaskan dengan baik dan rinci.

BAB IV PENUTUP

  • Kesimpulan

Menguraikan hasil dari penilitian yang telah ditulis dalam makalah, kelebihan dan kekurangan hasil dari penelitian berupa intisari dari pembahasan. Dapat juga menuliskannya dalam bentuk poin – poin

  • Saran

Berisi tentang rekomendasi atau tidak lanjut kepada pihak – pihak terkait dengan memberikan saran untuk keperluan penelitian mendatang ataupun saran pribadi terhadap permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian akhir dalam penyusunan sebuah makalah, berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah/paper. Daftar pustaka dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet dan lain-lain. Penulisannya secara lengkap dan mengikuti kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dimana Daftar pustaka harus relevan dengan judul dan masalah yang akan diteliti.

  • Tata Urutan penyusunan untuk daftar pustaka: nama pengarang diakhiri titik, tahun penerrbitan diakhiri titik, judul buku dengan cetak miring, jilid atau bagian, cetakan, penerbit, kota penerbitan, dan tahun penerbitan. Apabila terdapat beberapa buku ditulis oleh satu orang diurutkan sesuai dengan terbitan terawal. Nama pengarang yang mempunyai lebih dari satuan nama, penulisannya tidak perlu dibalik.

CONTOH:

  1. Nasution, perlindungan hukum konsumen, tinjuan singkat UU No.8 tahun 1999-LN 1999 No.42, Makalah Disampai-kan pada diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001
  2. Johannes Gunawan, Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999
  • Apabila berupa jurnal maka tata cara urutan penulisannya seperti ini: nama jurnal, edisi, volume, tahun terbit, dan halaman yang dikutip

CONTOH:

Jurnal Hukum, edisi no. 5 Vol 3, hlm 5

Jurnal Hukum, No.12 Vol.6, 1999

Jurnal Hukum, No.17 Vol. 8, Juni, 2001

  • Untuk yang berbentuk makalah urutannya seperti ini: nama penulis, titik, tahun, titik, judul makalah dengan tanda petik pembuka dan penutup, keterangan dimana makalah dipresentasikan, dan kapan makalah dipresentasikan.

CONTOH:

Tengku Keizerina Devi Azwar, “Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum” dalam Ridwan Khairandy, Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006

Erman Rajagukguk, “Analisis Ekonomi Dalam Hukum Kontrak”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.

  • Apabila sumber yang di dapat dari majalah atau surat kabar urutannya seperti ini: nama majalah atau surat kabar, nomor penerbitan (khusus untuk majalah), tanggal penerbitan, serta disusun berdasarkan abjad nama majalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan urutan abjad nama surat kabar

CONTOH:

  1. Tempo, Nomor 52 Tahun XVII, 27 Februari 1990
  2. Kedaulatan Rakyat, tanggal 3 Januari 1990

Budi Agus Riswandi, Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Indonesia, dalam http://d.scribd.com/docs/2bw4yka7g4gkujehssp.pdf, diakses pada 25 Desember 2009

  • Jika sumber itu berasal dari peraturan perundang – undangan diurutkan berdasarkan hierarki yaitu peraturan perundang – undangan yang tingkatannya tertinggi sampai yang terendah. Apabila ada peraturan perundang – undangan yang tingkatannya sama, maka harus diurut berdasarkan tahun dikeluarkannya peraturan perundang – undangan tersebut dan jika peraturan perundang – undangan yang tingkatannya dan tahun dikeluarkannya sama, maka diurut berdasarkan nomor peraturan perundang – undangan bersangkutan.

CONTOH:

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009

  1. No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemamfaatan Tenaga listrik

LAMPIRAN

Berisi seluruh gambar/foto ataupun grafik atau juga data yang mendukung dalam pembuatan makalah.

FORMAT PENULISAN

  1. Naskah ditulis di atas kertas HVS kuarto A4, 80 gram, dalam satu muka (tidak bolak balik).
  2. Penulisan menggunakan huruf standar untuk seluruh naskah ditulis dengan komputer memakai huruf: Times New Roman, font : 12.
  3. Naskah diketik dengan jarak 1.15 – 2 spasi kecuali kutipan langsung yang lebih dari 5 baris dan catatan kaki ditulis dalam jarak 1 spasi dengan font 10.

BAHASA PENULISAN

  1. Penulisan menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
  2. Penyajian materi harus diuraikan dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami.
  3. Kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan kata atau istilah padanannya, sedangkan yang belum ada padanannya, digunakan kata atau istilah aslinya atau dengan mengikuti pola transliterasi bahasa asing ke Indonesis dan dicetak miring. Bahasa asing adalah bahasa / istilah di luar bahasa Indonesia.
  4. Kutipan langsung literatur dari bahasa asing boleh dikutip sesuai aslinya dengan berpedoman pada tata cara penulisan kutipan.

PENULISAN JUDUL, BAB, SUB-BAB, SUB – SUB BAB

Judul yang ditampilkan pada halaman sampul depan ditulis dengan huruf kapital, begitu juga dengan judul pada setiap Bab, daftar isi, dan kata pengantar.

Penulisan judul Sub – Bab dan pemecahan selanjutnya, huruf kapital hanya dituliskan pada huruf pertama. Penulisan nomor Bab harus menggunakan angka romawi (I, II, III. dst) sedangkan setiap sub – Bab ditandai dengan abjad kapital (A, B, C, dst). Pemecahan dari sub – Bab ke dalam sub – sub – Bab mengunakan angka arab (1, 2, 3 dst), dan apabila ada pemecahannya lagi ke dalam bagian yang lebih kecil menggunakan huruf abjad kecil (a, b, c, dst).

Pengetikan nomor dan judul bab diletakkan di tengah, sedangkan sub bab dimulai pada batas tepi / margin kiri ruang pengetikan.

PENOMORAN HALAMAN

Nomor halaman diletakkan menurut masing – masing bagian sebagai berikut:

  1. Bagian awal diletakkan di sudut kanan bawah;
  2. Bagian pokok dan akhir diletakkan di sudut kanan atas, kecuali pada halaman pertama setiap Bab dalam bagian pokok makalah, halaman pertama daftar pustaka dan halaman pertama setiap jenis lampiran harus diletakkan pada sudut kanan bawah.

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for Interantional Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. [1]

Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

  1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
  2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
  3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
  4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

  1.  Stabilitas (stability)
  2. Dapat diramalkan (predictability)
  3. Keadilan (fairness)
  4. Pendidikan (education)
  5. Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi.[2]

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

(lebih…)

Pengetahuan Umum Tentang Hukum Dan Pembangunan

Landasan Hukum

Dasar hukum pertama bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 UUD 1945, yang sesungguhnya merupakan pemositifan dari Pancasila ialah Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelas bahwa semuanya bersumber pada Pembukaan UUD 1945, yang dalam penjelasannya menentukan bahwa Republik Indonesia harus merupakan negara hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Disinilah letak peranan dari Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu mengingat bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum positif (hukum yang berlaku), demikian juga dalam menuju benar-benar terwuudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Pembangunan Ekonomi harus berlandaskan hukum positif. [1]

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan tidak saja karena banyak negara yang menderita kekurangan yang tersebar luas, tetapi juga karena negara-negara ini sendiri sedang mengalami pertambahan penduduk yang dapat dibayangkan begitu cepatnya, sedangkan perkembangan negara tersebut hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk, sehingga pendapatan per Capita hanya sedikit naiknya bahkan boleh dikatakan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.[2] (lebih…)

Mengenal Jenis – Jenis Perbuatan Korupsi

Dalam prakteknya kita kenal ada dua jenis korupsi yaitu :

  1. Adminstrative Corruption

dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu – individu tetentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekruitmen pegawai negeri, dimana dilakukan dalam negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

  1. Against The Rule Corruption

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Selain jenis korupsi di atas terdapat 3 jenis korupsi lainnya yaitu:

  1. Material Corruption

Material corruption adalah korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. (a) Manipulasi keuangan dan decisious berbahaya bagi perekonomian sering dicap korup; (b) Kondisi ini sering berlaku pada kesalahan keputusan oleh para pejabat di dalam ekonomi publik; (c) Pembayaran samaran dalam bentuk hadiah, biaya hukum, ketenagakerjaan, nikmat untuk kerabat, pengaruh sosial, atau hubungan yang mengorbankan kepentingan umum dan kesejahteraan, dengan atau tanpa pembayaran tersirat uang, biasanya dianggap korupJadi korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang materiil.

  1. Political Corruption

Political corruption oleh Chalmers (1987) ditulis sebagai Korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji – janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara – suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan.

  1. Intellectual Corruption

Intellectual corruption diterangkan sebagai seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar; pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan; memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain. Kesimpulan yang dapat diambil, jenis-jenis korupsi yaitu, Korupsi di bidang materiil suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan korupsi di bidang politik, dapat berupa/berwujud memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintahan. (lebih…)

Mengenal Ciri – Ciri Perbuatan Korupsi

Ciri – Ciri Perbuatan Korupsi Secara Umum

  • Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
  • Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada daalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
  • Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
  • Mereka yang mempraktikkan cara – cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
  • Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan – keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan itu;
  • Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
  • Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
  • Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu ;
  • Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
  • Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;
  • Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat,
  • Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Ciri – Ciri Perbuatan Korupsi Menurut Pandangan Para Ahli

  • Syed Hussein Alatas seorang sosiolog asal Malaysia, mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :
  1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya;
  2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian;
  3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
  4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
  5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
  6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
  7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Makamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.
  8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum – oknum tertentu di pemerintahan.

Statistik Blog

  • 91,068 hits

Kategori

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya

Follow JURNAL YUOKY on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: