Peranan Hukum Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for Interantional Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. [1]

Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

  1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
  2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
  3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
  4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

  1.  Stabilitas (stability)
  2. Dapat diramalkan (predictability)
  3. Keadilan (fairness)
  4. Pendidikan (education)
  5. Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi.[2]

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut akan disempurnakan hukum dan perundang-undangan prioritas diberikan pada penyiapan peraturan perundangan yang segera diperlukan untuk menunjang kebutuhan pembangunan nasional, khususnya yang menunjang pembangunan ekonomi dan mendorong perubahan sosial kea rah modernisasi serta memantapkan kehidupan politik.

Dalam segenap kebijaksanaan dan langkah Pembangunan Hukum Nasional tersebut, harkat manusia baik sebagai subyek maupun sebagai objek hukum akan senantiasa diperhatikan.[3]

Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahkan boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing.

Misalnya:

  1. Dalam bidang keuangan/perbankan harus berlandaskan pada undang-undang yaitu undang-undang no. 34 tahun 1967, tentang pokok-pokok perbankan; Undang-undang no.13 tahun 1968 tentang bank Sentral; Undang-undang no.17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia; Undang-undang no.21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia; dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.
  2. Dalam bidang perkoperasian, harus berlandaskan pada Undang-undang no.25 tahun 1992, tentang pokok-pokok Perkoperasian; Instrkusi Presiden no.4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD); dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.
  3. Dalam bidang penanaman modal harus berlandaskan pada Undang-undang no.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; dan peratura perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaanya.

Dari uraian diatas telah menunjukkan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi sesuatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Yaitu, kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut merubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakkan azas-azas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakkan azas-azas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.[4]

Perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses pertambahan riil pada kapasitas suatu negara dalam produksi barang-barang dan jasa, sekaligus dengan ekspansi hasil produksi.

Pembangunan ekonomi adalah usaha sistematis untuk perkembangan ekonomi, jadi untuk pertumbuhan dan perubahan ekonomi sekaligus. Perkembangan ekonomi di Indonesia sekarang ini seharusnya berarti pertumbuhan, artinya pertambahan riil pada kapasitas nasional dalam produksi barang-barang dan jasa-jasa serta ekspansi hasil produksi, sekaligus perubahan ke arah pembentukan struktur dan sistem ekonomi yang memenuhi tuntutan Pancasila dan UUD 1945.

Kita sebagai anggota masyarakat telah mengetahui serta mengerti bahwa bidang ekonomi sebagaimana halnya dengan bidang-bidang sosial lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Dengan demikian maka masalah hukum juga tidak dapat terpisah dari masalah ekonomi, dalam arti bahwa selalu ada hubungan antara hukum dengan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai bentuk dan macam peraturan perundangan yang ada kalanya dirasa sebagai penghambat bahkan menyulitkan bagi setiap cabang perdagangan dan perindustrian, namun di lain waktu juga dapat sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi. [5]

Dalam kerangka berfikir makro, pembenahan dalam sistem hukum maupun penegakan hukum, diharapkan sekali dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada para pelaku perdagangan. Dengan demikian hukum akan menjadi instrument paling penting dalam menjaga kepentingan ekonomi Indonesia khususnya.[6]

Perubahan hukum dalam undang-undang dapat terjadi karena tekanan masyarakatnya sendiri, manakala undang-undang tersebut tidak sesuai aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang dikandung dalam undang-undang ini tidak akomodatif dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimana undang-undang itu diterapkan, sehingga masyarakat melakukan perlawanan untuk merubah undang-undang itu.[7]

Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahkan boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing.[8]

Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Dalam tradisi Barat, ahli hukum telah menyumbangkan sesuatu pada perkembangan sistem hukum, dan dengan demikian turut serta dalam mengembangkan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, ahli hukum berperan sebagai pembela kepentingan-kepentingan hak milik. Alasannya sederhana, dalam masyarakat yang dikuasai perdagangan dan industri, pemilik hak milik perorangan dan gabungan adalah klien terpenting. Dengan demikian peranan ahli hukum pada umumnya lebih penting dalam pembentukan hukum perdata daripada hukum publik.

Pentingnya fungsi ahli hukum sebagai pembela hak pribadi maupun hak ekonomi melawan campur tangan yang sewenang-wenang sama sekali tidak dapat diremehkan. Pada masa kediktatoran militer, kerapkali terjadi pemberangusan pers dan media informasi lainnya, lumpuhnya diskusi terbuka dan terjadi pengambilalihan kepentingan hak milik nasional maupun asing.[9]

Sumber

[1]http://maqdirismail.blogspot.com/2007/11/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi.html, diakses 31Maret 2010

[2] http://www.blogster.com/dansur/peranan-hukum-dan-ahli-hukum, diakses 31 Maret 2010

[3] Ibid, hlm 317-323.

[4] Sri Woelan Aziz. SH, Aspek-aspek Hukum …..…….., Op Cit, hlm 324.

[5] Tom Gunadi, Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945, Buku 1 Dasar-dasar Falsafah dan Hukum, Angkasa, Bandung, 1995, hlm 308-316.

[6]Suyitno, “Urgensi Harmonisasi Hukum Bisnis dalam Melindungi Kepentingan Ekonomi Indonesia pada Era AFTA”, artikel pada Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 5, Juni, 2002, hlm 118.

[7] Tengku Keizerina Devi Azwar, “Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum” dalam Ridwan Khairandy, Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006, hlm 563.

[8] Sri Woelan Aziz. SH, Aspek-aspek Hukum …..…….., Op Cit, hlm 324

[9] T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 8.

Pengetahuan Umum Tentang Hukum Dan Pembangunan

Landasan Hukum

Dasar hukum pertama bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 UUD 1945, yang sesungguhnya merupakan pemositifan dari Pancasila ialah Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelas bahwa semuanya bersumber pada Pembukaan UUD 1945, yang dalam penjelasannya menentukan bahwa Republik Indonesia harus merupakan negara hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Disinilah letak peranan dari Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu mengingat bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum positif (hukum yang berlaku), demikian juga dalam menuju benar-benar terwuudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Pembangunan Ekonomi harus berlandaskan hukum positif. [1]

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan tidak saja karena banyak negara yang menderita kekurangan yang tersebar luas, tetapi juga karena negara-negara ini sendiri sedang mengalami pertambahan penduduk yang dapat dibayangkan begitu cepatnya, sedangkan perkembangan negara tersebut hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk, sehingga pendapatan per Capita hanya sedikit naiknya bahkan boleh dikatakan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.[2]

Definisi pembangunan ekonomi menurut Meir dan Baldwin T.W. Schultz berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapat nasional riel suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang.

     Disini yang dimaksudkan dengan proses yaitu suatu kekuatan yang bekerja selama periode yang panjang dan mewujudkan perubahan dalam variabel-variabel tertentu.

Perubahan tersebut terdiri atas:

  1. Perubahan-perubahan penawaran faktor yang fundamental

Terdiri dari:

  1. Ditemukannya sumber-sumber tambahan
  2. Akumulasi capital
  3. Pertambahan penduduk
  4. Diintroduksirnya teknik-teknik produksi yang baru dan yang lebih baik
  5. Perbaikan keahlian
  6. Perubahan institusionil dan organisasionil lainnya
  7. Perubahan-perubahan struktur permintaan akan produk

Perubahan-perubahan struktur permintaan akan produk digandengkan dengan perkembangan dalam:

  1. Jumlah dan susunan umur penduduk
  2. Tingkat dan pembagian pendapatan
  3. Cita rasa
  4. Susunan institusionil dan organisasionil lainnya[3]

Pembangunan ekonomi yang seimbang bagi Indonesia dapat meliputi:

  1. Keseimbangan antara pembangunan dalam bidang pertanian dan bidang industri.
  2. Keseimbangan antara pembagian penduduk yang lebih merata dan tersebar diperbagai kepulauan Indonesia.
  3. Keseimbangan antara pertambahan produksi pangan dan pertambahan penduduk. [4]

Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam paksa (culture stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman colonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya telah berlangsung lama.

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada tahun 1950an, investasi asing memusatkan kegiatn penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya.

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA, dan APEC.

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antar Barat dan Timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (convergence). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal ini karena adanya perbedaan sistem politik, ekonomi, dan budaya.[5]

Sumber Bacaan

[1] Sri Woelan Aziz. SH, Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, Citra Media, Surabaya, 1996, hlm 1-3.

[2] Ibid, hlm 6-8.

[3] Ibid, hlm 6.

[4] Ibid, hlm 298-299.

[5] Prof. Erman Rajagukguk, SH, Peranan Hukum…….., Op Cit, hlm 11-19.

Mengenal Jenis – Jenis Perbuatan Korupsi

Dalam prakteknya kita kenal ada dua jenis korupsi yaitu :

  1. Adminstrative Corruption

dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu – individu tetentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekruitmen pegawai negeri, dimana dilakukan dalam negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

  1. Against The Rule Corruption

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Selain jenis korupsi di atas terdapat 3 jenis korupsi lainnya yaitu:

  1. Material Corruption

Material corruption adalah korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. (a) Manipulasi keuangan dan decisious berbahaya bagi perekonomian sering dicap korup; (b) Kondisi ini sering berlaku pada kesalahan keputusan oleh para pejabat di dalam ekonomi publik; (c) Pembayaran samaran dalam bentuk hadiah, biaya hukum, ketenagakerjaan, nikmat untuk kerabat, pengaruh sosial, atau hubungan yang mengorbankan kepentingan umum dan kesejahteraan, dengan atau tanpa pembayaran tersirat uang, biasanya dianggap korupJadi korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang materiil.

  1. Political Corruption

Political corruption oleh Chalmers (1987) ditulis sebagai Korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji – janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara – suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan.

  1. Intellectual Corruption

Intellectual corruption diterangkan sebagai seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar; pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan; memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain. Kesimpulan yang dapat diambil, jenis-jenis korupsi yaitu, Korupsi di bidang materiil suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan korupsi di bidang politik, dapat berupa/berwujud memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintahan.

Jenis Korupsi juga dapat diartikan seperti di bawah:

  1. Korupsi Waktu

Yaitu korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan waktu, korupsi waktu ini lebih biasa dikenal dalam bahasa awam jam karet. Jenis korupsi waktu ini merupakan suatu bentuk korupsi yang menyebabkan minimnya efisiensi dan kurangnya hasil yang dicapai dalam suatu pekerjaan, misalnya saja suatu pekerjaan yang seharusnya dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 14.00, ternyata dilakukan dengan dimulai pada pukul 09.00 dan diakhiri pukul 12.00. Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakefektifan dan akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi instansi bersangkutan dimana korupsi waktu terjadi.

  1. Korupsi ilmu pengetahuan

Adalah korupsi dimana seseorang meminta supaya penemuan/pendapatnya dibenarkan dari sudut pandang suatu ilmu pengetahuan tertentu, padahal sebenarnya pendapat itu salah. Korupsi ilmu pengetahuan ini dalam suatu bidang pemerintahan terjadi ketika seorang pejabat administrasi negara melakukan tindakan pembenaran atas nama ilmu pengetahuan atas tindakannya yang salah, misalnya dengan doktrin hukum mengenai asas diskresi, pejabat administrasi meminta pembenaran atas tindakannya yang sewenang – wenang.

  1. Korupsi Politik

Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan dalam bidang politik, misalnya adalah money politic dalam kerangka pemilu, intimidasi dalam suatu proses politik. Korupsi politik ini tentu saja akan menghasilkan suatu pemerintahan yang korup karena pemerintahan tersebut didapat dari hasil korupsi politik sehingga dapat dipastikan pelaksanaan dari pemerintahan tersebut akan lebih memungkinkan dan menyuburkan korupsi jenis lainnya.

Korupsi politik ini berkembang dan tumbuh subur pada masa orde baru dimana pemilihan umum selalu diwarnai oleh jual beli suara, mengakibatkan pengaburan demokrasi dengan tindakan penyuapan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada masa orde baru, korupsi politik ini tersamar dan tidak terlihat, dilindungi oleh rezim militer dan kekuasaan otoriter yang ada. Pada saat inipun, korupsi politik masih menjadi penyakit yang mempengaruhi kinerja administrasi publik.

  1. Korupsi Materiil

Korupsi materiil adalah korupsi yang berhubungan dengan materi atau keuangan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jenis korupsi materiil ini yang sering dilakukan oleh pejabat administrasi negara dan menjadi penyakit birokrasi yang mengakar dan sulit disembuhkan. Korupsi materiil ini menjadi sumber utama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai buah dari tindakan-tindakan korupsi para pejabat administrasi negara terhadap keuangan negara baik di tingkat pejabat atasan sampai level bawahan.

Pejabat atasan melakukan korupsi dengan menggelapkan dana proyek pembangunan, dan pejabat administrasi baawahan melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, dengan berdalih sebagai uang rokok ataupun uang lelah. Korupsi materiil ini tumbuh subur dan berkembang pesat pada masa orde baru dan bertahan sampai saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan diselimuti oleh tindakan korupsi yang menggerogoti keuangan negara.

  1. Korupsi hati nurani

Korupsi yang terjadi apabila seseorang tidak berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

  1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 
  2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 
  3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 
  4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. 

Diantara model – model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu :

  1. Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang Negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk kepentingan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.
  2. Korupsi upeti, bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis.
  3. Korupsi kontrak, korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar.

Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak ekstern.

Statistik Blog

  • 66,592 hits

Kategori

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 233 pengikut lainnya

Follow JURNAL YUOKY on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: