Tingkatan Dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi Jilid 2

Tingkatan Dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi Jilid 2

Dalam buku karangan Surachmin, S.H., M.H. dan Dr.Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA yang berjudul “Strategi dan Teknik Korupsi” bentuk – bentuk korupsi antara lain sebagai berikut:

  • Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan.
  • Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah.
  • Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang.
  • Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
  • Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan.
  • Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.
  • Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak.
  • Mencari – cari kesalahan orang yang tidak salah.
  • Jual beli tuntutan hukuman, vonis, dan surat keputusan.
  • Tidak menjalankan tugas, desersi.
  • Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
  • Jual beli objek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan.
  • Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
  • Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
  • Manipulasi peraturan, memunjamkan uang negara secara pribadi.
  • Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
  • Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
  • Menerima hadiah uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
  • Penempatan uang pemerintah kepada Bank tertentu yang berani memberikan bujed yang tidak sesuai yang sebenarnya.
  • Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
  • Perkoncoan untuk menutupi kejahatan.
  • Memata – matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi.
  • Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.
  • Memperbesar pendapatan resmi yang ilegal.
  • Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan double atau triple.

Bentuk – bentuk korupsi dilihat dari skalanya dibagi 3:

  1. Bureaucratic or Petty Corruption (korupsi kecil – kecilan) yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.
  2. Grand Corruption (mega korupsi atau korupsi besar – besaran) yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik.
  3. State or Regulatory Capturer yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berdasarkan sifatnya bentuk korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu:

  1. Episodic corruption (Korupsi Episodik) adalah perbuatan pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin, tetapi perbuatan tersebut termasuk kategori korupsi karena ada unsur kerugian terhadap publik.
  2. Systemic Corruption (Korupsi Sistematik) adalah praktek korupsi yang telah masuk menjadi system penyelenggaraan Negara atau system kehidupan bermasyarakat. Korupsi jenis ini bisa berimbas kepada pergeseran nilai dalam suatu system, dan tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Dilihat dari hubungannya dengan pihak yang dilibatkan dibagi menjadi 2:

  1. Korupsi eksternal, yaitu korupsi yang dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan pihak luar lembaganya. Contoh:
    1. Pembayaran untuk jasa-jasa wajib, yaitu uang pelicin atau tambahan uang untuk melancarkan jasa yang seharusnya dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya resmi yang kecil.
    2. Pembayaran bagi jasa-jasa yang tidak halal. Jenis ini adalah uang yang dibayarkan untuk dilakukannya suatu pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pembayar.
    3. Pungutan uang untuk menjamin agar seseorang tidak dirugikan. Model ini memanfaatkan ketidaktahuan orang mengenai sesuatu/information assymmetry, sehingga orang yang mempunyai informasi dapat meminta uang atas jasa yang dilakukan dengan informasi tersebut.
  1. Korupsi internal, korupsi yang dilakukan seseorang [suatu pihak] dalam lingkup lembaganya sendiri. Contoh bentuk ini adalah:
    1. Penggelapan melalui pemalsuan catatan. Yang dilakukan adalah membuat catatan palsu yang dapat memberinya keuntungan atas catatan tersebut.
    2. Mencetak label dan materai secara berlebihan. Korupsi jenis ini dilakukan dengan mencetak suatu dokumen atau leges palsu yang dapat dijual atau mendatangkan uang.
    3. Jual beli jabatan. Jenis ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menentukan jabatan seseorang. Jenis ini dapat dilakukan melalui mekanisme sogokan, nepotisme dan untuk mendapatkan suatu jabatan.
    4.  Menunda setoran, yaitu memperlambat masa penyetoran dan dimanfaatkan untuk “diputar” terlebih dahulu, Sedangkan menurut buku panduan dari KPK, jenis korupsi dibagi dalam beberapa kelompok:
  1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara
  2. Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap
  3. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan
  4. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan
  5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan
  6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang
  7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Menurut Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif, Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif  adalah sebagai berikut :

  • Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999)
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999)
  • Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999)
  • Percobaan pembantuan,atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor 20 Tagun 2001)
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)
  • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara nasional indpnesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)
  • Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yyang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar khusus  pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001)
  • Pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau mebuat tidak dapat dipakai barang,akta,surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang :
    1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
    2. Pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan mrupakan hutang (huruf f)
    3. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah – olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g)
    4. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah – olah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau
    5. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i)
  • Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut:

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang – undang Nomor 20 tahun 2001)
  • Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mepengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang – undang nomor 20 Tahun 2001)
  • Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan tentara nasional indonesia, atau kepolisisan negara republik indonesia yang mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang – undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang – undang nomor 20 tahun 2001)
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan utnuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,atau sebaga akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang – undang nomor 20 tahun 2001)
  • Hakim yang enerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang – undang nomor 20 tahun 2001)
  • Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang – undang nomor 20 tahun 2001)
  • Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang – Undang nomor 20 tahun 2001).
  1. Tipe – Tipe Korupsi

Benveniste memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat tipe, yaitu:

  1. Discretionary corruption, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
  2. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
  3. Mercenery corruption, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
  4. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Syed Hussein Alatas membagi tipe korupsi dalam 7 jenis begitu juga dengan Vito Tanzi yaitu:

  • Korupsi transaktif (transactive corruption) yaitu jenis korupsi menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua – duanya.
  • Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang – orang dan hal – hal yang dihargainya.
  • Korupsi investif (investive corruption) adalah jenis korupsi pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
  • Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk – bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
  • Korupsi defensif (defensive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan
  • Korupsi otogenik (autogenic corruption) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.
  • Korupsi dukungan (supportive corruption) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt adanya empat tipe korupsi yaitu:

  1. Political Bribery berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang. Badan legislative tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana.
  2. Political Kickbacks adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
  3. Election Fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan – kecurangan dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa atau calon anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.
  4. Corrupt Campaign Practice adalah korupsi yang berkaitan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan bahkan juga menggunakan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.

Mashal menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi, dapat diidentifikasi 3 tipe korupsi, yaitu grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut:

  1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (Bribery of National Public Officials) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (Criminalization and Law Enforcement) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Bribery of National Public Officials) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat – pejabat publik asing dan pejabat – pejabat dari organisasi internasional publik (bribery og foreign public officials and officials of public international organization) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003.
  1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (Bribery in the private Sector).
    Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003.
    Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepeda seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta.
  2. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (Ilicit Enrichment).
    Pada asasnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (Ilicit Enrichment) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003.
    Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip – prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset – aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.
  3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence).
    Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagankan pengaruh (Trading in Influence) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepeda seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
Iklan

Beberapa Tingkatan dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi

corrupt-147974_1280Bentuk Korupsi dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

  1. Tingkatan yang paling dasar disebut Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)
  • Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana
  • Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor.
  • Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat)
  • Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
  1. Tingkat Menengah disebut juga dengan Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan)
  • Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah
  • Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi.
  1. Tingkat teratas disebut dengan Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan)
  • Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
  • Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.
  • Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia

(lebih…)

Pedoman Dan Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Yang Benar

Dalam pembuatan makalah terdapat suatu sistematika di dalamnya baik dalm penulisan maupun tata letak konten – konten yang akan kita tulis nantinya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka – kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Di bawah ini akan saya jabarkan langkah – langkah dalam pembuatan makalah melalui kerangka – kerangka penyusunan suatu makalah

SISTEMATIKA

  1. Cover Depan / Sampul Depan
  2. Judul
  3. Daftar Isi
  4. BAB I PENDAHULUAN
  • Latar Belakang Masalah
  • Rumusan Masalah
  1. BAB II ISI / LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA
  2. BAB III PEMBAHASAN / PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
  3. BAB IV PENUTUP
  • Kesimpulan
  • Saran
  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. LAMPIRAN

MUATAN

COVER DEPAN / SAMPUL DEPAN

Cover depan / Sampul depan berisi

  • Tentang judul permasalahan yang akan diangkat
  • Logo kampus atau Universitas
  • Nama dan nomor mahasiswa
  • Mata Kuliah
  • Nama Universitas
  • Program Studi yang sedang dijalani
  • Tahun Ajaran studi yang sedang dijalani

JUDUL

  • Merupakan gejala permasalahan yang akan diteliti atau masalah – masalah yang akan diangkat nantinya
  • Menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR ISI

Daftar isi ini memudahkan pembaca yang membaca makalah anda dalam mencari materi yang ada di dalam mekalah tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

  • Latar Belakang masalah

Bagian ini menguraikan tentang apa yang menjadi tema atau pokok permasalahan, kenapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok permasalahan tersebut dan sejauh mana kajian tema pokok permasalahan tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya atau alasan mendasar pemilihan topik dapat berupa paparan teoritis maupun paparan praktis dan bukan alasan subjektif atau alasan pribadi.

  • Rumusan Masalah
  1. Menunjukkan persoalan yang dituangkan dalam kalimat tanya (misalnya; apa, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana) dan memuat isu atau masalah yang dapat diperdebatkan.
  2. Dapat dituangkan dalam lebih dari satu pertanyaan

(lebih…)

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for Interantional Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. [1]

Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

  1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
  2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
  3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
  4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

  1.  Stabilitas (stability)
  2. Dapat diramalkan (predictability)
  3. Keadilan (fairness)
  4. Pendidikan (education)
  5. Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi.[2]

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

(lebih…)

Pengetahuan Umum Tentang Hukum Dan Pembangunan

Landasan Hukum

Dasar hukum pertama bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 UUD 1945, yang sesungguhnya merupakan pemositifan dari Pancasila ialah Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelas bahwa semuanya bersumber pada Pembukaan UUD 1945, yang dalam penjelasannya menentukan bahwa Republik Indonesia harus merupakan negara hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Disinilah letak peranan dari Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu mengingat bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum positif (hukum yang berlaku), demikian juga dalam menuju benar-benar terwuudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Pembangunan Ekonomi harus berlandaskan hukum positif. [1]

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan tidak saja karena banyak negara yang menderita kekurangan yang tersebar luas, tetapi juga karena negara-negara ini sendiri sedang mengalami pertambahan penduduk yang dapat dibayangkan begitu cepatnya, sedangkan perkembangan negara tersebut hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk, sehingga pendapatan per Capita hanya sedikit naiknya bahkan boleh dikatakan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.[2] (lebih…)

Statistik Blog

  • 134,014 hits

Kategori

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 91 pengikut lainnya

Follow OTORITAS SEMU LAW on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: