JURNAL YUOKY

Beberapa Kejanggalan Perkara Jessica Kumala Wongso

20160615antarafoto-sidang-perdana-jessica-kumala-wongso-150616-agr-2Setelah mengikuti perjalanan kasus yang begitu panjang dan penuh lika liku serta banyak teka teki dalam penyelesaian kasus ini yang membuat khalayak umum menjadi penasaran akhirnya terjawab sudah. Dengan dijatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun yang diberikan hakim kepada jessica kumala wongso membuat publik merasa lega namun ada juga yang masih bingung karena banyak kontroversi yang terjadi di persidangan yang dimana seharusnya jessica bisa lepas dari jeratan pidana tersebut apabila kita tinjau dari peridangan yang ada.

Hakim dalam hal ini bisa saja membuat suatu keputusan yang mungkin kita tidak dapat menduganya dikarenakan apa yang diputuskan oleh seorang hakim itu berdiri sendiri dikarenakan hakim diperbolehkan menggunakan keyakinannya sesuai dengan keahliannya dan juga putusan tersebut dapat menjadi sebuah keputusan yang dimana nantinya dapat dipakai dalam perkara lain yang jenis perkaranya tidak jauh berbeda. Hakim bertindak sebagai penentu dari sebuah perkara yang ada apakah seroang terdakwa itu bersalah atau tidak berdasarkan bukti – bukti yang ada, keterangan saksi – saksi dalam persidangan dan juga fakta yang terdapat di dalam persidangan. Bagi seorang hakim terdapat beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan pada saat persidangan. Sistem pembuktian dalam hukum pidana yaitu conviction intime atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata – mata, conviction rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas – batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat – alat pembuktian yang disebut oleh undang – undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang – undang secara negatif.  

Dalam perkara ini banyak kejanggalan – kejanggalan berdasarkan fakta – fakta yang ada di dalam persidangan sehingga putusan tersebut dianggap tidak tepat sama sekali.  Dikarenakan tidak adanya bukti kuat yang menyatakan bahwa Jessica yang menaruh racun sianida di dalam kopi tersebut. Selain itu, kopi yang bercampur sianida yang telah dipindahkan ke dalam botol sudah tidak ada dan juga botol yang dijadikan alat bukti dalam persidangan bukan botol yang sama menurut saksi dalam persidangan. (lebih…)

Pengertian Dan Rumusan Korupsi Para Ahli

Terdapat beberapa pengertian korupsi menurut pendapat para ahli yaitu:

  • Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai “an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”, (terjemahan bebasnya : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya
  • S Hornby istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (the offering and accepting of bribes), serta kebusukan atau keburukan (decay).
  • David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.
  • Wertheim yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain.
  • David H Baley mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi.

(lebih…)

Definisi Gratifikasi

GratifikasiUndang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk ‘membina’ hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

(lebih…)

Statistik Blog

  • 58,610 hits

Kategori

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 220 pengikut lainnya

Follow JURNAL YUOKY on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: