Iklan

Tingkatan Dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi Jilid 2

Tingkatan Dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi Jilid 2

Dalam buku karangan Surachmin, S.H., M.H. dan Dr.Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA yang berjudul “Strategi dan Teknik Korupsi” bentuk – bentuk korupsi antara lain sebagai berikut:

  • Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan.
  • Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah.
  • Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang.
  • Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
  • Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan.
  • Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.
  • Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak.
  • Mencari – cari kesalahan orang yang tidak salah.
  • Jual beli tuntutan hukuman, vonis, dan surat keputusan.
  • Tidak menjalankan tugas, desersi.
  • Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
  • Jual beli objek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan.
  • Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
  • Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
  • Manipulasi peraturan, memunjamkan uang negara secara pribadi.
  • Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
  • Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
  • Menerima hadiah uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
  • Penempatan uang pemerintah kepada Bank tertentu yang berani memberikan bujed yang tidak sesuai yang sebenarnya.
  • Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
  • Perkoncoan untuk menutupi kejahatan.
  • Memata – matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi.
  • Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.
  • Memperbesar pendapatan resmi yang ilegal.
  • Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan double atau triple.

(lebih…)

Iklan

Beberapa Tingkatan dan Aspek Bentuk – Bentuk Korupsi

corrupt-147974_1280Bentuk Korupsi dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

  1. Tingkatan yang paling dasar disebut Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)
  • Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana
  • Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor.
  • Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat)
  • Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
  1. Tingkat Menengah disebut juga dengan Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan)
  • Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah
  • Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi.
  1. Tingkat teratas disebut dengan Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan)
  • Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
  • Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.
  • Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia

(lebih…)

Pedoman Dan Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Yang Benar

Dalam pembuatan makalah terdapat suatu sistematika di dalamnya baik dalm penulisan maupun tata letak konten – konten yang akan kita tulis nantinya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka – kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Di bawah ini akan saya jabarkan langkah – langkah dalam pembuatan makalah melalui kerangka – kerangka penyusunan suatu makalah

SISTEMATIKA

  1. Cover Depan / Sampul Depan
  2. Judul
  3. Daftar Isi
  4. BAB I PENDAHULUAN
  • Latar Belakang Masalah
  • Rumusan Masalah
  1. BAB II ISI / LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA
  2. BAB III PEMBAHASAN / PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
  3. BAB IV PENUTUP
  • Kesimpulan
  • Saran
  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. LAMPIRAN

MUATAN

COVER DEPAN / SAMPUL DEPAN

Cover depan / Sampul depan berisi

  • Tentang judul permasalahan yang akan diangkat
  • Logo kampus atau Universitas
  • Nama dan nomor mahasiswa
  • Mata Kuliah
  • Nama Universitas
  • Program Studi yang sedang dijalani
  • Tahun Ajaran studi yang sedang dijalani

JUDUL

  • Merupakan gejala permasalahan yang akan diteliti atau masalah – masalah yang akan diangkat nantinya
  • Menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR ISI

Daftar isi ini memudahkan pembaca yang membaca makalah anda dalam mencari materi yang ada di dalam mekalah tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

  • Latar Belakang masalah

Bagian ini menguraikan tentang apa yang menjadi tema atau pokok permasalahan, kenapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok permasalahan tersebut dan sejauh mana kajian tema pokok permasalahan tersebut telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya atau alasan mendasar pemilihan topik dapat berupa paparan teoritis maupun paparan praktis dan bukan alasan subjektif atau alasan pribadi.

  • Rumusan Masalah
  1. Menunjukkan persoalan yang dituangkan dalam kalimat tanya (misalnya; apa, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana) dan memuat isu atau masalah yang dapat diperdebatkan.
  2. Dapat dituangkan dalam lebih dari satu pertanyaan

(lebih…)

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for Interantional Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. [1]

Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

  1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
  2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
  3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
  4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

  1.  Stabilitas (stability)
  2. Dapat diramalkan (predictability)
  3. Keadilan (fairness)
  4. Pendidikan (education)
  5. Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi.[2]

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

(lebih…)

Pengetahuan Umum Tentang Hukum Dan Pembangunan

Landasan Hukum

Dasar hukum pertama bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 UUD 1945, yang sesungguhnya merupakan pemositifan dari Pancasila ialah Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelas bahwa semuanya bersumber pada Pembukaan UUD 1945, yang dalam penjelasannya menentukan bahwa Republik Indonesia harus merupakan negara hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Disinilah letak peranan dari Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu mengingat bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum positif (hukum yang berlaku), demikian juga dalam menuju benar-benar terwuudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Pembangunan Ekonomi harus berlandaskan hukum positif. [1]

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan tidak saja karena banyak negara yang menderita kekurangan yang tersebar luas, tetapi juga karena negara-negara ini sendiri sedang mengalami pertambahan penduduk yang dapat dibayangkan begitu cepatnya, sedangkan perkembangan negara tersebut hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk, sehingga pendapatan per Capita hanya sedikit naiknya bahkan boleh dikatakan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.[2] (lebih…)

Statistik Blog

  • 165,590 hits

RSS Otoritas Semu

  • Contoh Surat Somasi 2
    Contoh Surat Somasi                                                                         Pekanbaru, 4 Juli 2017 Nomor : XX/XXX/XX/VI/2017 Perihal : Peringatan / Somasi Lamp : 1 Lembar Kepada... Ingin membaca lebih lanjut silahkan kunjungi http://otoritas-semu.blogspot.com/
  • Indikator Biaya Jasa Advokat Atau Pengacara Yang Perlu Anda Ketahui
    OTORITAS SEMU Otoritas Semu - Banyak dari kita yang belum memahami mengapa biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk memakai jasa advokat/pengacara itu besar. Ketidaktahuan ini terkadang yang... Ingin membaca lebih lanjut silahkan kunjungi http://otoritas-semu.blogspot.com/
  • Apakah Yang Dimaksud Dengan Perlindungan Hukum??
    Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan - peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan... Ingin membaca lebih lanjut silahkan kunjungi http://otoritas-semu.blogspot.com/
  • Contoh Surat Kuasa Menjual
    S U R A T   K U A S A Yang bertandatangan di bawah ini : Nama :   Pekerjaan : No KTP           : Alamat :        Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Identitas lengkap penerima... Ingin membaca lebih lanjut silahkan kunjungi http://otoritas-semu.blogspot.com/
  • Teori Tanggung Jawab Ditinjau Dari Hukum
    Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. ... Ingin membaca lebih lanjut silahkan kunjungi http://otoritas-semu.blogspot.com/

Kategori

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya

Follow OTORITAS SEMU LAW on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: