BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai suatu lembaga pembiayaan telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat yang membutuhkan modal bagi; produksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin dicapai tanpa bantuan Bank.

Oleh karena tujuan utama Bank adalah memperoleh keuntungan, mereka selalu cenderung memperoleh keuntungan dengan bunga yang pasti dan dengan jangka yang pendek, tetapi memberikan hasil yang besar, tanpa memperdulikan kepentingan seseorang maupun kebutuhan orang – orang tertentu saja.

Pendekatan yang tepat, untuk mengkaji perbankan modern terlepas dari baiknya suatu hukum dan menemukan jalan serta sarana yang bermanfaat tanpa adanya pungutan bunga. Sekarang masyarakat sudah tumbuh dengan perbankan Barat serta mempunyai keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya akan kelangsungan kehebatan lembaga tersebut.

Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas Bank Islam, yang mutlak dibutuhkan untuk mencapai keberhasilannya harus memberikan dukungan sepenuhnya.[1]

Apabila kita mempertanyakan tugas dan tujuan bank – bank Islam secara singkat dapat dijawab bahwa tugas dan tujuan pokok bank – bank Islam ini adalah memberikan alternatif Islami sebagai ganti dari hukum perbankan konvensional yang berdasarkan atas bunga rente. Ini bukan saja berarti bahwa tugas bank – bank Islam adalah semata-mata mencegah adanya interaksi rente. Akan tetapi, karena okum perbankan Islam adalah merupakan bagian dari hukum ekonomi Islam, malah salah satu sarananya, maka untuk mengenal tugas bank-bank Islam ini perlu mengenal secara jelas dan komprehensif prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam, prinsip dasarnya terambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Maka proses wujudnya bersifat dinamisme. Artinya, tidak memiliki hukum statis, memuat semua perincian hukumnya.[2]

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan okum ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistemperbankan konvensional.[3]

Latar belakang didirikannya Bank Islam dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai.[4]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank – bank Islam mengeluarkan produk – produk yang beraneka ragam. Itu semua didasarkan pada perjanjian dengan nasabahnya. Untuk itu, mengenai konsep perjanjian Islam ini memegang peran yang penting.[5]

Dasar utama pendirian Bank Islam di Indonesia adalah untuk berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi sebagai sebuah bank perniagaan yang berlandaskan kepada hukum – hukum Islam, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa – jasa bank kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini, dengan mencapai keteguhan dan upaya untuk berkembang maju dari waktu ke waktu.[6]

Dasarhukum bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.[7]

Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Pokok-pokok dalam perjanjian Islam, banyak dipakai oleh setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya menghindari riba.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk – produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur maisyir (judi), gharar (ketidakpastian), dan bathil.[8]

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, pada kesempatan ini, maka makalah ini membahas tentang:

“Perbedaan Produk Al Ijarah dengan Leasing”

BAB II

ISI

I.     Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Berdirinya

A.    Pengertian

Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic banking atau interest fee banking, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisyir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).[9]

Menurut Karnen A Perwaaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Sedangakan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist. Dalam operasionalnya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan hadist.

Senada dengan perngertian diatas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan Al Qur’an maupun hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.[10]

Di dalam UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[11]

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu:

1.      Menghimpun dana

2.      Menyalurkan dana

3.      Memberikan jasa lainnya

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan  mengandalkan pada bunga.

Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.[12]

Menurut Syafi’I Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan antara bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam[13]yaitu :

1.      Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2.      Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadits.

Jadi antara bank syariah dengan bank konvensional terdapat beberapa perbedaan yang mendasar selain beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam yang sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Hadist, bank syariah juga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisyir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) dapat kita lihat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional pada tabel di bawah ini:

Parameter

Bank Syariah

Bank Konvensional

Landasan hukum

UU Perbankan dan Landasan Syariah

UU Perbankan

Return

Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee

Bunga, komisi/fee

Hubungan dengan nasabah

Kemitraan, Investor-investor, investor-pengusaha

Debitur-kreditur

Fungsi dan kegiatan Bank

Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan

Intermediasi, jasa keuangan

Prinsip dasar operasi

Anti riba dan anti maysir

Tidak anti riba dan maysir

Prioritas pelayanan

1.      Tidakbebas nilai (prinsip syariah Islam)

2.      Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi

3.      Bagi hasil, jual beli, sewa

1.      Bebas nilai (prinsip materialis)

2.      Uang sebagai komoditi

3.      Bunga

Orientasi

Kepentingan publik

Kepentingan pribadi

Bentuk usaha

Tujuan social-ekonomi Islam, keuntungan

Keuntungan

Evaluasi nasabah

Bank komersial, bank pembangunan, bank universal, atau multi purpose

Bank komersial

Hubungan nasabah

Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko

Kepastian pengembalian pokok dan bunga

Suber likuiditas jangka pendek

Erat sebagai mitra usaha

Terbatas debitur-kreditur

Pinjaman yang diberikan

Terbatas

Pasar uang, bank sentral

Prinsip usaha

Komersial dan nonkomersial, berorentasi laba dan nirlaba

Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba

Pengelolaan dana

Pasiva ke Aktiva

Aktiva ke Pasiva

Lembaga penyelesaian sengketa

Pengadilan, arbitrase

Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional

Risiko Investasi

1.  Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran

2.  Tidak mungkin terjadi negative spread

1.   Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank

2. Kemungkinan terjadi negative spread

Monitoring pembiayaan/Kredit

Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah

Terbatas pada administrasi

Struktur Organisasi Pengawas

Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional

Dewan komisaris

Criteria pembiayaan

Bankable, Halal

Bankable, Halal atau haram

Sumber: Veitzal Rifai

Dari tabel diatas terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah:

Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kedua, dari sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memilki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalm struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang berskala kecil sekalipun, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari’at Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat.

Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan (Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari’ah.

Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah lainnya. Selain itu, dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan syari’ah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

B.     Dasar Hukum

Pemerintah terhadap legalitas perbankan syari’ah muncul jauh setelah bergulirnya wacana bank syari’ah di luar negeri. Eksistensi Bank Syari’ah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah. UU tersebut hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasanya “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka luas, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Namun demikian, dalam UU tersebut masih ada ketidak leluasaan bagi bank konvensional yang ingin membuka cabang syari’ah. Pasal 6 PP No 72/1992 menyebutkan:

  1. Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
  2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal ini menegaskan bahwa bank yang sudah terlanjur berpraktek secara konvensional tidak diberi peluang untuk membuka cabang syari’ah. Sementara itu, cukup disadari oleh banyak kalangan bahwa, keberadaan bank syari’ah cukup mendominasi dari aspek infra strukturnya.

Market share sudah banyak dikuasi oleh perbankan jenis ini. Jika perbankan konvensional menginginkan untuk berpraktek secara syar’i, maka menurut UU tidak bisa membuka cabang syari’ah, dan harus mendirikan lembaga baru. Maka, dari aspek kebutuhan infra struktur, UU tersebut masih mengandung kelemahan.

Baru melalui perubahan dengan UU 10/1998 secara terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah: Konvensional dan Syariah.[14]

Di dalam Al Qu’ran dapat kita lihat dalam surat:

1.      Al-baqarah ayat 275

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2.      Ar-Rum ayat 39 yang artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”[15]

Oleh karena di Indonesia sistem perbankan syariah masih terdengar asing bagi masyarakat maka di Indonesia khusunya mengenai perbankan menganut dual banking system. Dual banking System maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri secara mandiri yang membuat operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional.[16]

C.    Tujuan Berdiri

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.[17]

Tujuan bank syariah secara umum adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (profit maximization).[18]

Ada 5 (lima) tujuan didirikannya bank syariah adalah:

  1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
  3. Menyediakan perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam, yang pada awalnya enggan behubungan dengan bank. Karena mereka menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
  4. Berkembang lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
  5. Untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.[19]

D.    Prinsip Perbankan Syariah

Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar pekonomiannya, bahkan banyak sekali istilah-istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Quran dan Hadits seperti kredit (alqard), jual beli (albae), gadai (arrahn) dan lainnya.

Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariat yang selama ini kita kenal melalui Bank Syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif. Keuniversalan itu sengaja diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (ijtihad) dan berkreasi (jihad) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

  • Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
  • Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
  • Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
  • Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
  • Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

II.  Perbedaan Produk Al Ijarah Dengan Leasing

Perbedaan antara ijarah dan murabahah terletak pada objek transaksi yang diperjual belikan yaitu dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang, seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan dalam pembiayan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sehingga dengan skim ijarah, bank syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya dapat melayani nasabah yang membutuhkan jasa.[20]

A.    Pengertian Al-Ijarah

Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab (UAE) mendefenisikan Ijarah sebagai berikut: “Ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama”.[21]

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ownership) atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya kontrak Al-Ijarah dapat pula dipadukan dengan kontrak jual-beli yang dikenal dengan istilah “sewa-beli” yang artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan.

Dalam aplikasi, Al Ijarah dapat dioperasikan dalam bentuk operating lease maupun financial lease, namun pada umumnya Lembaga Keuangan biasanya menggunakan Al Ijarah dalam bentuk sewa-beli karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan Lembaga Keuangan tidak direpotkan untuk pemeliharaan asset, baik saat leasing ataupun sesudahnya.[22]

Akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya Ijarah ini dinamai dengan “al Ijarah waliqtina” atau “al Ijarah alMuntahia Bittamliik”.[23]

Al ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti). Oleh karena itu, al-tsawab (pahala) dinamai al ajru (upah). Menurut pengertian syara’, al ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Karena itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Begitu juga dengan menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis barang-barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Akad ijarah menghendaki manfaat bukan barangnya itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai atau terkadang dalam bentuk karya seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga seperti khadam (pembantu). Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu’ajjir sedang orang yang menyewa yang mengambil manfaat disebut musta’jir.

  1. Landasan Hukum Al-Ijarah

Landasan hukum dari al ijarah adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 233: ”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Sedang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi: ”Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Hikmah disyariatkannya al ijarah karena manusia membutuhkannya. Mereka butuh rumah sebagai sarana tempat tinggal, mereka butuh kendaraan mobil sebagai alat transportasi. Begitu juga mereka butuh binatang yang bisa dijadikan alat kendaraan dan angkutan. Mereka membutuhkan berbagai alat berat yang dapat digunakan untuk bercocok tanam.[24]

  1. Akad Al-Ijarah

Akad ialah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

Al ijarah menjadi sah dengan adanya ijab kabul lafal sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya serta lafal (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yakni keduanya harus berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu dalam kondisi gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Mazhab Imam Syafi’i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yakni baligh. Menurut mereka, akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.  disarikan dari buku fikih sunnah karya sayyid sabiq/dam.[25]

  1. Jenis-jenis Al-Ijarah

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu:[26]

a.       Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.

b.       Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari’ah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah.

  1. Rukun dan Syarat Al-Ijarah

1.         Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

a.    Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan mu’jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

b.    Objek akad, yaitu ma’jur (aset yang disewakan) dan ujrah (harga sewa).

c.    Sighat yaitu ijab dan qabul.

2.    Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

a.    Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b.    Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

c.    Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

d.   Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayan Ijarah ditetapkan:

1.             Rukun dan Syarat Ijarah

a.    Pernyataan ijab dan qabul.

b.    Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).

c.    Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

d.   Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

e.    Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

2.    Ketentuan Objek Ijarah:

a.    Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

b.    Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c.    Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

d.   Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

e.    Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

f.     Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g.    Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

h.    Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

i.      Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3.    Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

  • Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:

a.    Menyediakan aset yang disewakan.

b.    Menanggung biaya pemeliharaan aset.

c.    Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

  • Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

a.    Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.

b.    Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil).

Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

  1. Perbedaan Ijarah dengan Leasing

Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan.[27] Sedangkan Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Febuari 1974, pengertian leasing di Indonesia didefinisikan sebagai berikut:

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”[28]

Sehingga banyak yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal ihwal sewa menyewa. Akan tetapi walaupun ada persamaan antara ijarah dengan leasing, terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya, antara lain:

a.     Objek

Objek yang disewakan dalam leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja, terbatas pada manfaat barang saja, tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek yang disewakan dalam ijarah bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa dan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Objek

yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang dan manfaat tenaga

kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, ijarah mempunyai

cakupan yang lebih luas dari pada leasing.

b.    Metode Pembayaran

Dari segi metode pembayaran, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat not contingent to formance artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.

Pembayaran ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to formance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to formance). Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah, gaji, sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut jualah atau success fee.

c.     Pemindahan Kepemilikan (Transfer of Title)

Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam leassing dikenal dua jenis yaitu operating lease dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal maupun di akhir periode sewa dan financial lease. Ijarah sama seperti operating lease yakni tidak ada transfer of title baik di awal maupun di akhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahia bi al-tamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. [29]

  1. Dasar Hukum Al-Ijarah dan Leasing

Al-Ijarah diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah[30], Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik.[31]

Sedangkan Leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), Pasal 1 ayat (9), Pasal 8 ayat (1).[32]

Berdasarkan dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang Al-Ijarah dan Leasing, maka terdapat perbedaan antara Al-Ijarah dan Leasing, Meski keduanya merupakan kegiatan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, tetapi Al-Ijarah harus berdasarkan prinsip syariah dan ada akad.

BAB III

PENUTUP

 

Kesimpulan

Produk Al Ijarah dengan Leasing bukanlah suatu produk yang sama walaupun keduanya sama-sama mangacu dalam hal sewa menyewa. Kedua produk ini sama-sama menawarkan jasanya dalam bidang pembiayaan keuangan yang namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari kedua produk ini.

Perbedaan ini dapat kita dari beberapa sisi selain objek yang menjadi sewa menyewa ini cara serta metode pembayaran yang dilakukan keduanya juga berbeda leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat not contingent to formance artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa sedangkan dalam Ijarah dibedakan menjadi 2 metode pembayaran yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to formance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to formance) selain itu pula perbedaan yang lain dalam pemindahan kepemilikan leassing dikenal dua jenis yaitu operating lease dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal maupun di akhir periode sewa dan financial lease sedangkan dalam Ijarah sama dengan operating lease namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahia bi al-tamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar dari kedua produk ini walaupun kedua produk ini sama-sama menawarkan kegiatan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, tetapi Al-Ijarah harus berdasarkan prinsip syariah dan ada akad.


[1] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 337&341-342.

[2] Mahmoud al-Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip & Operasional, Minaret, Jakarta, 1993, hlm 41.

[3] http://xa.yimg.com/kq/groups/3902414/911599260/name/_2__Perbankan_syariah.doc diunduh tanggal 13 April 2011

[4] Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm 1-6.

[5] Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 5-6.

[6]  Hamid Basyaib (Editor), Bank Tanpa Bunga, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1993, hlm 1-30, dalam Muchammad Parmudi, Sejarah & Doktrin Bank Islam, Kutub, Yogyakarta, 2005, hlm 59-60.

[7] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 152.

[8] Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 64

[9] Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

[10] Muhammad Firdaus, Sofyaniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm 18-19

[11] UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

[12] http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/15/konsep-dasar-bank-syariah/ diunduh tanggal 13 April 2011

[13] Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,PT Dana Bhakti Wakaf,Yogyakarta,1997,hal 1

[14] http://kaffahrevolt.multiply.com/journal/item/19 diunduh pada tanggal 13 April 2011

[15] http://xa.yimg.com/kq/groups/3902414/466683724/name/Perbankan+Syariah.doc diunduh tanggal 11 April 2011

[16] Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 33-34

[17] Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001

[18] Abdul Ghofur Anshori,…….op.cit,hlm 34

[19] Muhammad Firdaus, Sofyaniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm 27

[20] http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.

[21] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 34.

[22]http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=1, diakses 12 Desember 2009.

[23]http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/16564550-3006-45B7-AB35-99C006334BF5/1488/IstilahPopulerPerbankanSyariah.pdf, diakses 12 Desember 2009.

[24]http://www.republika.co.id/berita/8245/Al_Ijarah, diakses 12 Desember 2009.

[25]http://www.republika.co.id/berita/8245/Al_Ijarah, diakses 12 Desember 2009.

[26]Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007, hal.99.

[27] http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.

[28] Subagyo, Sri Fatmawati, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Ke 2, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm 223.

[29] http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses 12 Desember 2009.

[30]http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/peraturan_p3/Kegiatan%20PP%20Syariah.pdf, diakses 27 Januari 2010.

[31] Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 100-103.

[32] http://www.ifsa.or.id/files/regulation/1169.pdf, diakses 27 Januari 2010.